Duga Lakukan Persekusi, Tiga Anggota Dewan Samarinda Ini Diminta Diberhentikan  

Editorial: Arief Kaseng / Foto: Arief Kaseng

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Perbuatan Persikusi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Samarinda terhadap warga, nampaknya akan berbuntut panjang. Hal itu terlihat dari orasinya pendemo yang mendatangi kantor DPRD Samarinda, Rabu (19/9/2019) Siang, yang menuntut ketiga anggota DPRD Kota Samarinda diberhentikan dari keanggotaan sekaligus meminta masyarakat untuk tidak memilih ketiganya dalam Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

Ketiga Anggota dewan yang disebutkan tersebut yakni Ahmad Vanandza, Suriani, dan Hairul Usman yang berasal dari partai PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan Pimpinan DPRD Kota Samarinda yang diwakili Siswadi, Massa dipertemukan oleh kedua anggota dewan samarinda yang dinilai melanggar kode etik, yakni Ahmad Vanandza dan Suryani, pertemuan ini pun sempat diwarnai dengan adu argumentasi yang alot antara pimpinan DPRD dengan perwakilan massa.

Kajadian ini bermula saat Ketua DPD Gerindra, Andi Harun mengemukakan pernyataan sikapnya yang mempertanyakan kaitan # Ganti Presiden 2019 dengan Prabowo Subianto, yang kemudian sempat dipotong oleh Siswadi.

Andi Harun: Saya ingin mempertanyakan apa kaitannya #Ganti Presiden 2019 dengan Prabowo Subianto.

Siswadi: Langsung aja kepertanyaan,”

Andi Harun: Anda memotong, saya khawatir anda tidak akan memiliki penertian utuh tentang apa yang saya sampaikan kepada anda.

Siswadi: Sampaikan aja,

Andi Harun: Bukan, ini masalah Anggota DPRD yang sangat bodoh dan sehina ini, kalau mereka (Anggota DPRD Samarinda yang melakukan persikusi) ingin melakukan perdebatan hukum kapan pun dan dimana pun saya menyiapkan waktu

Saudara pimpinan, bagi Partai Gerindra sikap pendirinya sama seperti pendiri bangsa bahawa pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bineka Tunggal ika yang harus kita jaga dan diakui kemuliaannya,” lanjutnya.

Menurut Andi Harun aksi yang dilakukan adalah untuk mengingatkan para politisi untuk bijak dalam melakukan tindakan.

“Gerakan #2019GantiPresiden bukanlah rekayasa yang dilakukan Prabowo selaku calon presiden. Andi Harun juga meminta agar pihak kepolisian segera bertindak tegas dengan memproses 3 anggota DPRD Kota Samarinda atas tuduhan persekusi,” ujarnya.

Andi Harun juga menyebutkan, dugaan persekusi yang dilakukan berpotensi terjadi konflik terlebih beberapa bulan lagi perhelatan pemilu akan kembali digelar setiap lima tahun sekali itu. 

Dirinya mengharapkan ketegasan untuk mengakhiri permasalahan yang dianggapnya peristiwa pelepasan baju itu tengah jalan tersebut adalah tindakan melanggar hukum.

“Kalau memang dibutuhkan melaporkan secara perorangan atau individu terkait kasus ini bisa pula kita lakukan. Intinya ini sudah melanggar pasal dan ketentuan hukum,” katanya.

Andi Harun juga menyatakan dengan pernyataan ini sekaligus sudah menjadi laporan karena dalam pernyataan itu salah satu di antaranya laporan ditujukan kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan, penangkapan, dan proses hukum lebih lanjut atas dugaan tindak pidana persekusi.

Sementara Itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, saat usai menerima perwakilan massa aksi, mengaku belum bisa menghukum anggotanya yang diduga telah melakukan persekusi. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Samarinda ini, masih akan meminta keterangan anggotanya. Apakah kejadian yang viral di media sosial itu benar terjadi seperti yang termaktub di dalam video.

Meskipun demikian dirinya akan menindaklanjuti aspirasi dari keluarga besar partai Gerindra Kaltim tersebut, melalui rapat unsur pimpinan dengan mengundang dan mendengarkan dari unsur kepolisian Polresta Samarinda.

“Hal ini kami lakukan lantaran pihak berwenang telah memiliki telaah atas kasus dugaan persekusi tersebut. Segera kami akan agendakan pertemuan dengan kepolisian,” ucap legislator Kota Samarinda dari Fraksi PDI P itu.

Lebih jauh Siswadi mengatakan, dirinya bahkan pihaknya tak ingin kasus ini menjadi polemik dan menghilangkan Marwah anggota dewan sebagai perwakilan rakyat secara konstitusional.

“Saya menjamin pengusutan itu dengan tegas sesuai aturan yang berlaku dan tetap adil dalam memberikan keputusan seadil-adilnya. Kita tunggu aja hasilnya, terlebih penjelasan dari pihak kepolisian. Kalau saya, terus terang saja sebagai ketua DPC PDIP Samarinda, tidak akan memberi sanksi ini sebelum ada keputusan yang benar. Karena kalau kita lihat di situ tadi, apa yang dilakukan Ahmad Vanandza, kan tidak maki-maki Pak Prabowo,” Tutup Siswadi. (*)

Anda mungkin juga berminat