Dinas Kominfo Kukar
TRENDING

Diskominfo Kaltim Gelar Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik di Kukar

Membahas Tentang Informasi Yang Dikecualikan dan diikuti 58 OPD se-Kukar

Advetorial - on 8/11/20 Diskominfo Kaltim Gelar Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik di Kukar
Berfose bersama Kasi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kaltim, Sri Rezeki Marietha (duduk dua kiri) bersama dengan Kepala Bapedda Kukar Wiyono dan Kadis Kominfo Kukar Bahteramsyah (tengah) -- www.kaltimnews.co / Foto: Istimewa

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Sebanyak 58 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim), mengikuti kegiatan Uji Konsekuensi PPID Utama dan PPID Pembantu Tahun 2020. Kegiatan yang dilehat di Gedung Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kukar tersebut dihadir sejumlah pihak seperti Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Kukar Bahteramsyah, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kaltim, Sri Rezeki Marietha.

Dalam kesempatannya dirinya mengatakan, pelaksanaan uji konsekwensi yang dilakukan pihaknya bersama Diskominfo Kukar dan diikuti oleh sejumlah OPD pada Rabu (4/11/2020) tersebut membahas tentang Informasi yang dikecualikan dari akses publik.

“Kegiatan ini digelar terkait dengan Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan terdapat klasifikasi informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala dan wajib diumumkan secara serta merta,” ucap wanita yang kerap disapa Kiky ini.

Menurut Kiky, informasi publik ini yang wajib tersedia setiap saat kendati demikian terdapat sejumlah informasi informasi publik yang dikecualikan.

“Dengan dasar itulah kami dari Diskominfo Kaltim mengadakan kegiatan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah hingga ke daerah mengingat hal ini wajib diketahui oleh seluruh OPD baik lingkup Pemprov Kaltim, maupun daerah kabupaten/kota,” ujarnya.

Kiky menuturkan jika Sejumlah informasi publik tidak serta merta harus dipublikasikan, sebut saja misalnya seperti rekam medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit (RS) yang dianggap sebagai salah satu hal yang harus ditutup.

“Semua informasi yang dikecualikan itu kita setujui bagi penguji jika memiliki landasan UU dan bukan karena landasan Peraturan Menteri atau dan sebagainya,” tutur Kiky. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Kaltim