Dinas Kominfo Kukar
TRENDING

Pemprov Kaltim Absen dari Rapat Paripurna Dewan.

Disinyalir Lantaran Usulan MYC Tidak Diakomidir oleh DPRD

Advetorial - on 10/11/20 Pemprov Kaltim Absen dari Rapat Paripurna Dewan.
Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin -- www.kaltimnews.co / Foto: Istimewa

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Rapat pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang dijadwalkan pada Paripurna DPRD Kaltim Selasa (10/11/2020) hari ini, rupanya tidak dihadiri oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Senter isu hal tersebut ditengarai berdampak pada pengesahan APBD murni tahun 2021 yang dijadwalkan akan disahkan pada 30 November mendatang menjadi tidak pasti.

Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin atau yang lebih akrab disapa bang Udin, mengatakan DPRD mengagendakan rapat pengesahan KUA PPAS hanya saja pihak eksekutif tidak ada yang hadir dan tanpa alasan.

"Sehingga DPRD tetap melanjutkan meskipun tanpa pemerintah, ya agenda tetap lanjut meskipun tertahan, gak tau seperti apa nanti biarlah publik menilainya," urai Syafruddin saat ditemui diruang Fraksi PKB Gedung D lantai 1, Selasa (10/11/2020) siang.

Namun kata dia, yang menjadi cacatan penting pihaknya yakni salah-satunya pemerintah harus mengetahui bahwa salah satu tugas dan wewenang serta fungsi utama dari anggota DPRD dari sisi (Penganggaran).

"Didalamnya DPRD berkewenangan menyusun dan merumuskan APBD bahwa semua ini harus konkret bahwa dari pimpinan eksekutif harusnya hadir bersama DPRD menyusun dan menetapkan APBD provinsi 2021," beber ketua Fraksi PKB tersebut.

Dengan sisa waktu hanya 20 hari pihaknya khawatir tidak bisa menyelesaikan rangkaian penyusunan APBD murni tahun 2021 karena ketidakpastian sikap dari Pemprov Kaltim.

"Diawali dari kesepakatan KUA PPAS dilanjutkan dengan agendanya pemerintah menyampaikan nota keuangan setelah itu fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan, kemudian pemerintah menjawab nah baru pengesahan. Artinya waktu kita ini hanya 20 hari jadi sulit untuk memastikan bahwa APBD kita ini disahkan 30 November mendatang. Nah apalagi dengan ketidakhadiran mereka, ketidakhadiran eksekutif atau pemerintah. Ya semakin pesimis lah bisa selesaikan tepat waktu pada 30 November pengesahan APBD ini," cetusnya.

Disinggung terkait ketidakhadiran pemerintah karena tidak dimasukan usulan MYC kedalam KUA PPAS, Syafruddin menegaskan DPRD tidak menolak MYC hanya saja faktor pendukung harus ada dan selesai baru bisa di anggarkan.

"Kalau DPRD itu sebenarnya tidak menolak MYC hanya meminta waktu untuk mengkaji karena dokumen penunjang MYC ini, menurut telaahan dari Komisi III belum ada. Misalnya sesuai PP 21 tahun 2011 tentang mekanisme menggunakan Multi Years Contrak (MYC) yang salah satunya yaitu wajib clean and clear lahan kan gitu. Hari ini kan kita semua tau bahwa lahan di pembangunan fly over di Balikpapan, lahanya belum clear maka ini yang menjadi dasar. Clear kan dulu lahannya baru kita anggarkan atau kita alokasikan untuk fisiknya. Artinya DPRD setuju dengan MYC tapi unsur-unsur penujang harus dipenuhi semuanya dulu," jelasnya.

Lebih jauh politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa esensi membangun tidak harus menggunakan program MYC namun bisa juga menggunakan tahun tunggal atau single years.

"Jadi kita tidak pernah keberatan kok, pemerintah, mau mengalokasikan berapun untuk bangun fasilitas publik baik layaknya Rumah Sakit, Jalan, Jembatan. Kita tidak pernah keberatan hanya saja DPRD itu meminta faktor penunjangnya mana gitu loh itu saja. Siapa sih yang menolak pembangunan, kita loh duduk disinikan ditugasi rakyat untuk bekerja, memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkasnya. (*)

Sebelumnya anggota Komisi II DPRD Kaltim yang juga sebagai anggota Banggar, Baharuddin Demmu mengatakan untuk pembebasan lahan pada pembangunan Fly Over balikpapan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 Milyar dan itu pada tahun 2017 sehingga mereka (pemkot Balikpapan) akan mendesain ulang.

"Yang pasti pendanaanya pun dia belum siap, kalau provinsi saya kira gak lah untuk pembebasan lahan, harus disiapkan oleh Balikpapan," ungkap Baharuddin Demmu.

Penulis : Heriman

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #DPRD Kaltim