TRENDING

AMPD : Usut Tuntas Pelanggaran Pemilu!

Sebut kasus Serupa pernah terjadi di 2014

Nasional - on 2/5/19 AMPD : Usut Tuntas Pelanggaran Pemilu!
Aksi Demonstrasi yang terjadi didepan Kantor Bawaslu Samarinda Kamis (2/5/2019) siang, dalam aksi itu Demonstran meminta Bawaslu mengusut tuntas dugaan pelanggran yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD (Foto; Ricardo/Kaltimnews.co)

KALTIMNEWS.CO, Samarinda - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) terdiri dari  PMKRI Samarinda, IMF (Ikatan Mahasiswa Flobamora), KPK Tipikor, LAKI 45 Samarinda, dan GPRKT menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda segera mengusut tuntas semua pelanggaran Pemilu Samarinda.  Baik keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam kampanye maupun kasus-kasus money politics yang sedang ditangani. Mereka juga meminta Bawaslu mendiskualifikasi dan melanjutkan proses hukum terhadap calon legeslatif (caleg) bermasalah beserta kroninya seperti Saifuddin Zuhri (SZ) dan Maswedi (MA).

"Tujuan aksi dorongan kita untuk memberikan dorongan kepada Bawaslu terkait kejanggalan pada pemilu. Pertama pada masa kampanye, ada  Caleg Golkar yang terindikasi berkampanye dalam kampus yang melibatkan ASN. Sampai hari ini kasusnya masih tanda tanya," ucap Humas aksi, Armin Beni kepada Kaltimnews.Co di Depan Kantor Bawaslu Samarinda, Kamis pada (02/05/2019) siang.

Amin mengatakan pada 17 April lalu, beredar kasus terkait OTT disertai barang bukti praktik money politic. Pelanggaran itu jelas tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur soal money politics dan siapa saja yang terlibat beserta konsekuensi sanksinya.

"Kepolisian, Bawaslu dan Kejaksaan harus cepat menyelesaikannya. Meski ada kemungkinan permainan didalamnya yang melibatkan Caleg-Caleg tertentu, makanya sampai hari ini kasusnya mandek,” katanya. Ia juga menambahkan hingga (01/05/2019) kemarin malam, ditemukan di Dapil II Loa Janan, suara yang hilang dari salah satu Caleg padahal sebelumnya diprediksi dapat jatah kursi paling terakhir. Kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan sangat dinantikan. “Bawaslu wajib bertindak cepat dan memberikan efek jera oknum caleg yang curang agar Pemilu akan datang tidak ada lagi praktik money politic,” tambahnya.

Ia juga menyebut terkait kasus Saefuddin Zuhri ini merupakan kali kedua. Sebut saja di edisi pemilu 2014 silam, Zuhri juga teridikasi kasus yang sama namun tak kunjung selesai hingga akhir babak. “Sekarang berulah kembali, ini kita pertanyakan berarti kinerja Bawaslu kok begini," tandasnya.

Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin yang menanggapi tuntutan AMPD ini, mengatakan semua bentuk pelanggaran pada proses pemilu tetap akan diselesaikan sesuai dengan SOP Bawaslu. "Harapan mahasiswa dan kami sama, mengawal semua kasus dengan penanganan yang semestinya baik hasil temuan maupun laporan," ucapnya. (*)

Penulis : Ricardo

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Ramadhan