HMP Soroti Sejumlah Jajaran Direksi Perusda Yang Dijabat Plt

Heriman:  Plt Tidak Efektif Untuk Menjalankan Usaha Di Tubuh Perusda

Rubrik : Kaltim | Topik : Kaltim | Terbit : 02 February 2021 - 22:13

HMP Soroti Sejumlah Jajaran Direksi Perusda Yang Dijabat Plt
Wakil Ketua Himpunan Pasca Sarjana (HMP) Universitas Mulawarman, Heriman/ Foto: Istimewa

KALTIMNEWS.CO, Jajaran direksi dibeberapa Perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) selama beberapa bulan kedepan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Pasca Sarjana (HMP) Universitas Mulawarman, Heriman, mempertanyakan ketegasan serta kemauan Pemprov Kaltim dalam melakukan pembenahan di dalam tubuh perusda tersebut.

"Yang diisi oleh Plt itu tidak termasuk Bank Kaltimtara, tapi yang lainya seperti PT MBS, PT MMP dan PT BKS, itu informasinya selama ini masih dijabat oleh Plt," ungkap Heriman, Selasa (2/2/2021) sore.

Menurutnya kendati jabatan Plt tersebut dibenarkan oleh UU dan peraturan turunannya, namun menurutnya tidaklah terlalu efektif untuk menjalankan usaha lantaran terdapat keputusan yang tidak bisa diambil langsung oleh seorang Plt.

Dirinya pun dengan tegas menyebutkan jika Pemprov Kaltim lamban dalam melakukan tahapan seleksi dan penjaringan direksi maupun komisaris di Perusda tersebut.

"Harusnya ini bisa diantisipasi lebih awal, itukan hanya masalah teknis saja. Yang jadi masalah adalah tindakan serius pemerintah untuk membenah perusda agar selain menjalankan roda ekonomi masyarakat Kaltim juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tuturnya.

Lebih jauh Heriman menyebutkan, selain itu pembentukan, team penjaringan Direksi pun harus transparan sehingga masyarakat bisa menilai kapasitas team tersebut.

"Pemprov harus peka dan membuka ke publik siapa- siapa yang jadi team seleksinya. Kalau tidak terbuka justru memberikan indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," tambah Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan itu.

Heriman mencontohkan salah pimpinan Perusda yang sudah tersangkut masalah hukum kemudian selain itu terdapat Perusda yang kini menjadi sorotan dari BPK Kaltim.

"PT AKU misalnya, itu kan tersangkut hukum lain lagi kasus PT MMP yang dikelola tidak sesuai keinginan masyarakat. Saya dapat memberikan buktinya seperti anggaran penyertaan modal sekitar Rp 160 Milyar yang sejauh ini itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, terlebih keberadaan PT MPP itu hanya menerima PI dari pengelolaan blok mahakam," tegasnya.

Oleh karena itu patut ditunggu keberanian dan kebijikan Pemprov Kaltim untuk mengganti jajaran Direksi perusda yang bekerja tidak sesuai dengan aturan dan harapan.

"Kita tunggu saja kebijakan Pemprov Kaltim dalam hal pembenahan untuk perbaikan Perusda, kalau tidak ada berarti pihak Pemprov juga patut diduga lalai dan wajib diaudit," pungkasnya. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews