Erlyando Saputra Dicopot Dari Ketua KPU Kukar

Dinggap Tidak Jalankan Rekomendasi Bawaslu RI

Rubrik : Nasional | Topik : Kukar | Terbit : 10 February 2021 - 21:21

Erlyando Saputra Dicopot Dari Ketua KPU Kukar
Ketua KPU Kukar, Erlyando Saputra (Kanan baju batik) Saat mengahadiri sidang di DKPP pada 27 November 2020 lalu / Foto: Istimewa

KALTIMNEWS.CO, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021) pukul 09.30 WIB.

Dilansir dari laman web dkkp.go.id, dalam sidang tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras disertai Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada dua penyelenggara pemilu yaitu Ketua KPU Kabupaten Kaur, Meixxy Rismanto, dalam perkara 158-PKE-DKPP/XI/2020 dan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim), Erlyando Saputra dalam perkara 196-PKE-DKPP/XII/2020.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu 12 Erlyando Saputra selaku Ketua KPU Kabupaten Kutai Kertanegara terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua Majelis, Prof. Muhammad membacakan putusan perkara nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Tetap kepada Teradu Meixxy Rismanto selaku Ketua KPU Kabupaten Kaur sejak dibacakannya putusan ini,” lanjut Muhammad saat membacakan putusan 158-PKE-DKPP/XI/2020.

Dari 15 perkara yang dibacakan putusannya melibatkan 78 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah 15 Peringatan dan 8 Peringatan Keras. Sedangkan 53 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Selain itu, DKPP mengeluarkan Ketetapan untuk perkara 4-PKE-DKPP/I/2021 dengan Teradu Koordinator Sekretariat Kabupaten Sidrap, Edi Irwanto Malik dan Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidrap, Al Verstiny Kholida.

DKPP menetapkan pengaduan perkara tersebut batal demi hukum dan tidak bisa dilanjutkan karena kedua Teradu tidak lagi berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyeleggara pemilu.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP yang bertindak sebagai Ketua Majelis, Prof. Muhammad yang didampingi Anggota DKPP sebagai Anggota Majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati.

Untuk diketahui berasama, selain Erlyando Saputra, emapt komisioner KPU Kukar lainnya mendapatkan sansi berupa peringatan keras ke empat komisioner itu yakni Nofand Surya Ghafillah, Purnomo, Muchammad Amin dan Yuyun Nurhayati, yang saat ini menjabat sebagai anggota.

Anggota KPU Kukar dinilai tidak mengindahkan surat rekomendasi Bawaslu RI yang bernomor 013/REG/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 tanggal 11 November 2020, dalam surat itu disebutkan bahwa Calon Bupati Kukar, Edi Damansyah terbukti melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, selain itu Bawaslu RI juga merekomendasikan untuk membatalkan calon Bupati Kukar atas nama Edi Damansyah. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews