Tak Terbukti, Terdakwa OR Malah Dituntut 1 Tahun Penjara

Tino Heidel Ampulembang: Kami Menilai Perkara Ini Ditunggangi Oleh Oknum

Rubrik : Samarinda | Topik : Samarinda | Terbit : 11 February 2021 - 22:37

Tak Terbukti, Terdakwa OR Malah Dituntut 1 Tahun Penjara
Kuasa Hukum OR, Tino Heidel Ampulembang dan Partner saat berfoe bersama usai mengikuti persidangan / Foto: Heriman kaltimnews.co

KALTIMNEWS.CO, Perkara dugaan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap anak kandung dengan terdakwa OR yang mulai bergulir sejak Juli 2020 lalu, akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada, 09 Februari 2019.

Terdakwa OR diputus dengan hukuman satu tahun Penjara sebagaimana diatur pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tidak seperti dalam dakwaan Pasal 285 KUHP dan 351 KUHP.

Kuasa hukum terdakwa Tino Heidel Ampulembang menilai perkara yang bergulir hampir 7 bulan itu ditunggangi oknum yang ingin menjatuhkan nama baik terdakwa. Sebagaimana diketahui terdakwa sebagai salah satu Tokoh Organisasi Masyarakat yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Pria yang akrab disapa Tino itu menyampaikan, kejadiannya bermula ketika anak terdakwa melapor ke Polsek Sungai pinang pada juli 2020 lalu. 

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda, kami menilai perkara ini ditunggangi oleh oknum yang ingin menjatuhkan nama baik klien kami. Karena dari penuturan terdakwa anak tersebut masih dalam pengawasan dan didikan beliau,"katanya kepada kaltimnews.co, Kamis (11/02/2021).

Lebih lanjut alumnus Unmul itu menyebutkan, pada fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri.  

"Klien kami divonis oleh majelis hakim satu tahun sesuai tuntutan JPU. Adapun perkara ini murni internal keluarga. Dimana seorang ayah mendidik anaknya akan tetapi perkara ini kemudian lanjut ke meja hijau karena adanya oknum yg menunggangi demi menjatuhkan martabat klien kami,"tandasnya.

Oleh sebab itu selaku tim kuasa hukum, Tino berterimakasih kepada JPU dan Majelis Hakim karena masih objektif dalam menilai fakta persidangan yg muncul selama proses persidangan.

Hal itu dibuktikan dengan hasil visum dan keterangan ahli bahwa tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan pada korban dan tidak ada bukti sperma. 

"Kuat dugaan kami bahwa kasus ini murni dipakai untuk menjatuhkan nama baik klien kami," bebernya.

Terkait terbuktinya penganiayaan seperti dalam pasal 44 tersebut kuasa hukum OR masih merundingkan dengan kuasa hukum yang lainnya apakah melakukan upaya hukum lainnya atau tidak.(*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews