Ananda: Pengusuran Warga SKM Harus Dikaji Dampak Sosialnya

Kesadaran Masyarakat Sangat Dibutuhkan Dalam Menjaga Kelestarian SKM

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 21 February 2021 - 22:42

Ananda: Pengusuran Warga SKM Harus Dikaji Dampak Sosialnya
Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis / Foto: Arief Kaltimnews.co

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Walau tidak hadir dalam aksi bersih bersih sungai yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan namun Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga sebagai anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis mengaku berkesempatan meninjau kondisi turap di bantaran sungai Sungai Krang Mumus (SKM) tersebut. Hal ini disebutkan Anada dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Minggu (21/2/2021) malam.

“Dengan adanya kegiatan tersebut saya secara tidak langsung ikut memantau kondisi pembangunan turap bataran SKM,” ujar Ananda.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini menyebutkan, jika pembangunan turap itu belum selesai 100 persen, disisi lain kondisi limbah rumah tangga yang menghiasi bantaran sungai tersebut dan masih terbilang cukup banyak.

“Pembangunan turap itu ternyata belum rampung, alias baru 50 persen pengerjaan, masih sampah dari limbah rumah tangga yang hanyut disungai, ini sangat miris mengingat selama ini sudah banyak aktivis lingkungan yang turun melakukan aksi bersih-bersih sungai. Disisi lain dilokasi juga kami lihat sudah disediakan kapal khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda untuk mengangkut sampah di SKM,” terangnya.

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian SKM. “Hari ini saja contohnya, pihak kami berhasil mengambil sampah seberat hampir 1 ton, itu baru beberapa jam, bisa dibayangkan jika sungai itu terus dibiarkan tercemar, ini semua tentunya butuh kesadaran bersama,” sebut Ananda.

Menurut hematnya, salah satu solusi yang cepat dalam menyelesaikan persoalan itu yakni melanjutkan pembangunan turap hingga di ujung sungai. 

“Pembangunannya bisa menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, agar masalah tersebut dapat segera terselesaikan,” urai Nanda sapaan akrabnya.  

Dirinya tidak memungkiri dengan pembangunan tersebut tentunya akan berdampak pada pengusuran warga yang selama ini mendiami bantaran SKM, terlebih dengan adanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah Kota Samarinda lantaran adanya pengusuran di awal pembangunan turap.

“Kita harus berkaca dari persoalan terdahulu, makanya dari sekarang semua pihak harus peka dan bisa membuka mata dari dampak sosial yang ditimbulkan. Idealnya sebelum menggusur ada solusi yang ditawarkan khususnya tempat tinggal yang layak, hingga sumber ekonomi mereka harus tetap hidup, modelnya selain diberi ganti rugi, serta rumah tinggal yang layak, ekomomi mereka tetap berjalan layaknya ditempat terdahulu, jangan sampai pembangunan yang dilakukan yang tujuannya diperuntukkan untuk rakyat namun ternyata justru hanya mengorbankan rakyat,” jelas Nanda.(*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews