Komisi I DPRD Kalitm Sebut PT IBP Murni Melakukan Kejahatan

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 01 March 2021 - 14:00

Komisi I DPRD Kalitm Sebut PT IBP Murni Melakukan Kejahatan
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin / Foto: Istimewa

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Aduan PT Insani Bara Perkasa (IBP) ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berbuntut panjang. Pasalnya Komisi I DPRD Kaltim tidak menerima atas sejumlah aduan yang disampaikan oleh PT IBP tersebut.

"Kita sampaikan penjelasannya bahwa surat yang disampaikan oleh pihak manajemen PT IBP, 95 persen tidak ada kebenarannya mulai dari kronologi peristiwa yang terjadi di lapangan," ucap Ketua Komisi I DPRD Kaltim, H. Jahidin kepada awak media, Senin (1/3/2021) siang.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kemudian menceritakan kronologis nyata saat pihaknya menggelar Sidang Dadakan (Sidak) yang berbuntut pada aduan PT IBP tersebut ke BK DPRD Kaltim.

“Awalnya kami kunjungi bukan area perusahaan tambang, akan tetapi lokasi yang tercemar limbah sesuai pengaduan masyarakat yang beriringan dengan areal tambang. Akan tetapi saat aduan warga itu kami damping ke lokasi malah mendapatkan penolakan mentah-mentah dari pihak PT IBP, dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya," sebutnya.

Jahidin Kembali menegaskan mekanisme dalam proses penyidikan DPRD baik dari komisi apapun di saat berkunjung atau sidak memang tidak bisa memberikan pemberitahuan sebelumnya.

“Namanya Sidak itu tidak boleh kami sampaikan terlebih dahulu, semua anggota DPRD dari komisi manapun pasti akan melakukan hal yang sama, karena mekanisme sidak itu memang tidak diperbolehkan memberikan informasi sebelumnya tentang lokasi sidak dan siapa yang hendak di sidak, itu memang sudah teknis, beda dengan rapat denagr pendapat,” sebutnya.

Jahidin mengaku sempat geram saat pelaksaan sidak mendapatkan penolakan dari salah seorang wanita dari PT IBP yang saat itu dengan tegas mengatakan tidak membolehkan pihaknya menggelar sidak di tempat tersebut.

“Yang membut saya sempat meradang saat itu terdapat seorang wanita yang dating menghampiri kami dan mengatakan dengan tegas tidak boleh melaksanakan sidak di lingkungan PT tersebut,” terang Jahidin.

Dirinya pun menyebutkan jika PT IBP hingga sekarang ini, berupaya menutupi sejumlah pelanggaran hukum lantaran alias kejahatan, akibat tambang.

“PT IBP ini, murni melakukan kejahatan, dia (PT IBP) jelas telah melanggar pasal 406 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ini jelas sudah jelas PT IBP telah melakukan kejahatan, dan harus diketahui masalh ini harus segera dilimpahkan ke pengadilan,” terangnya.

“Ini bukan delik aduan yah, ini murni kejahatan yang dilakukan, karena harus dibedakan antara delik aduan dan tindak kejahatan, kalau delik aduan harus disertai dengan tuntutan, sementara tindak kejahatan itu berbeda,” tungkas Jahidin. (*)    

  • Penulis : Sukirman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews