Perusda Menjadi Perseroda, DPRD Kaltim: Harus Diawasi

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 03 March 2021 - 20:40

Perusda Menjadi Perseroda, DPRD Kaltim: Harus Diawasi
Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang / Foto: Istimewa

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Komisi II DPRD Kaltim secara tegas meminta penundaan terhadap pengesahan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) perubahan badan hukum dua Perusda yakni Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Bara Kaltim Sejahtera (BKS). Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang kepada media ini dilantai 3 gedung D. Rabu (3/3/2021)

Dalam kesempatannya itu Veridiana menyebutkan, posisi komisi II tidak menolak perubahan status badan hukum kedua Perusda tersebut, akan tetapi meminta ada regulasi atau penambahan pasal agar ada fungsi pengawasan didalamnya.

"Kita tidak menolak Perda tersebut tetapi komisi II meminta kepada Pemprov agar ada pasal sehingga DPRD Kaltim dapat melakukan fungsi pengawasan," tegas Veridiana.

Kondisi Perda tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan Perusda selama ini. Kendati demikian, Veridiana mengatakan pihak Pemprov Kaltim meminta waktu selama satu miinggu untuk mempertimbangkan usulan dari komisi II tersebut.

"Pihak Biro hukum meminta waktu selama satu minggu untuk mempertimbangkan usulan dari komisi II, karena keinginan komisi II Jelas, supaya ada poin yang kurang lebih berbunyi begini di pasal sebelum melakukan RUPS, pemerintah daerah wajib melakukan rapat konsultasi atau koordinasi dengan DPRD Kaltim," ucapnya.

Hal tersebut ditekankan Verdiana lantaran pasca perubahan Perusda menjadi Perseroda maka RUPS yang mengambil keputusan tertinggi nantinya.

"Nah mestinya sebelum RUPS, pemprov baik asisten II atau Biro Ekonomi itu berkonsultasi supaya sama-sama kita mengetahui dan bisa kita berikan masukan termasuk diantaranya tata kelolanya, pemanfaatan maupun deviden dari Peseroda tersebut, Itu kemudian kita mau benahi supaya porsi ke APBD lebih tinggi atau yang jelas pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan yang nanti mereka (Pemprov) persentasikan ke komisi II sebelum RUPS dilaksanakan," tungkasnya. (*)

  • Penulis : Heriman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews