Komisi II DPRD Kaltim Gelar RDP Bahas Masalah Hutan

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 03 March 2021 - 00:40

Komisi II DPRD Kaltim Gelar RDP Bahas Masalah Hutan
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang / Foto: Sukirman @kaltimnews.co

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kehutanan Kaltim, terkait dengan potensi hasil hutan dan perhutanan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan dengan adanya peraturan presiden yang terbaru terkait Kehutanan sosial yang sekarang sedang digalakkan.

Menurutnya dengan adanya regulasi tersebut nantinya diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan dengan adanya hutan sosial, masyarakat bisa menggunakannya dengan berbagai macam aktivitas seperti berkebun, beternak serta kegiatan yang bersifat pengelolaan hutan.

"Ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami ingin tahu program kedepannya dan ternyata memang di dDinas Kehutanan ini ada dana yang cukup besar yakni anggaran yang digelontorkan dari APBN," ujar Veridiana kepada media ini, Rabu (3/3/2021).

Selain itu kata dia, terdapat anggaran lain yang dihasilkan dari hutan kayu yang di tebang tersebut dan dana tersebut dikembalikan ke daerah guna dimanfaatkan kembali untuk membangun hutan.

“Untuk wilayah Kaltim, terdapat 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan jika dihitung per KPHP mendapat suntikan anggaran sebesar Rp10 Milyar untuk kegiatan, termasuk bantuan modal untuk masyarakat dalam bentuk bibit. Tadi mereka membeberkan program yang akan dilaksanakan kedepan," tambahnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut, memberikan contoh yakni salah satu dari KPHP yakni KPHP Santang yang akan memanfaatkan daun kayu ecaliptus yang bernilai ekonomis tinggi.

"Sekarang ada perkebunan kayu ecaliptus. Mereka cuma mengambil kayu sedangkan daunnya dibuang dan daun tersebut bisa dijadikan minyak Atsiri yang nilainya cukup mahal, yang sudah berjalan contoh nya seperti di Yogyakarta, jadi mereka memproduksi minyak Atsiri dari daun ecaliptus untuk bahan baku kosmetik. Pendapatannya banyak, bahkan setiap tahun milyaran," beber Veridianan Huraq Wang.

Selain membahas hal tersebut Komisi II dan Dinas Kehutanan juga membahas rencana pemerintah untuk membangun pabrik namun terkendala dengan regulasi dari pusat yang terkesan terlambat padahal program telah berjalan.

"Untuk Kaltim akan dicoba untuk program itu, dan mereka akan mendapatkan support Anggaran untuk membangun pabrik, namun salah satu kendala yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan tadi adalah adanya peraturan menteri kehutanan yang setiap tahun dikeluarkan tetapi terlambat," ungkapnya.

Ditahun 2021 diketahui Dinas Kehutanan Kaltim mendapat kecipratan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp217 Miliyar namun anggaran tersebut belum bisa digunakan karena belum ada Peraturan dari menteri keuangan.

Kendati demikian Dinas Kehutanan tak patah arang, mereka meminta Komisi II DPRD Kaltim untuk mengusulkan kepada pimpinan dewan guna mendorong diterbitkannya peraturan gubernur pelaksanaan APBD-P.

"Kalau menunggu dari Kementerian Dalam Negeri, kan panjang dan lama juga proses di Kemendagri berjalan untuk asistensi. Sehingga mereka meminta dikeluarkan dulu Pergubnya supaya ini bisa membayar operasional polisi hutan dan orang- orang yang direkrut untuk beroperasi," tutup Veridinana Huraq Wang. (*)

  • Penulis : Sukirman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews