Komisi III DPRD Kaltim Gelar Rapat Dengan Sekjen DPR-RI

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 04 March 2021 - 00:51

Komisi III DPRD Kaltim Gelar Rapat Dengan Sekjen DPR-RI
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud / Foto: Istimewa

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat Sekretariatan Jendral (Sekjen) DPR RI dalam rangka rapat membahas uji konsep guna penyusunan konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang provinsi Kalimantan Timur.

Kontinge dari Sekretariatan Jendral DPR-RI terdiri dari 4 orang diantaranya Zaqiu Rahman, K Zulfa Adriansyah, Robby A Sirait yang diketahui sebagai perancang penyusunan Undang-Undang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengatakan bahwa rancangan awal undang-undang (UU) tersebut masih sesuai dengan koridor namun semua masih mengalir.

"Sesuai koridor tapi ini masih dibahas. Tetapi secara internal sudah ada namun belum tahu waktu akan dibahas secara resmi Karena belum ada jadwal akibat pandemi Covid-19," ucap Hasanuddin saat ditemui usai rapat digedung E lantai 1. Kamis (4/3/2021).

Hasanuddin, berharap nantinya akan terbentuk Panitia Khusus (Pansus) bahkan bila perlu Partai Golkar yang menginisiasi pansus tersebut.

"Pansus pertama itu perlu dan harus di inisiasi dari Golkar kalau bisa," bebernya.

Sementara perwakilan dari Sekretariatan Jendral DPR RI, Zaqiu Rahman menjelaskan pihaknya dari badan keahlian tepatnya dibidang perancangan DPR RI, saat ini sedang ditugaskan oleh Komisi II untuk menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyesuaian provinsi.

"Kita melihat ada beberapa UU lama yang menjadi dasar hukum dari pembentukan provinsi. Nah salah satunya adalah UU 25 tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Kaltim, Kalbar dan Kalsel," urai Zaqiu.

Atas dasar arahan Komisi II DPR -RI maka RUU yang sedang dirancang khususnya terkait dengan Kaltim harus dilakukan revisi.

"Pertama tujuannya adalah sebagai tahap usaha Komisi II untuk melakukan penataan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Karena undang-undang 25 tahun 1956 itu dasar hukumnya," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut nantinya diharapkan menjadi satu pintu masuk untuk melakukan perubahan, pasalnya komisi II ingin menetapkan UU provinsi ini masuk dalam kerangka UUD.

"Kedua UU provinsi selama ini belum mengatur karakteristik potensi dan permasalahan yang ada di provinsi ini. Jadi memang diharapkan melalui RUU ini, kita coba petakkan apa yang menjadi permasalahan menjadi karakteristik dan potensi di Kaltim," jelasnya.

Dengan demikian diharapkan bisa mengakomodir dan bisa menjawab permasalahan di Kaltim ini sebagai contoh Kaltim merupakan salah satu provinsi berkontribusi di APBN tetapi pengembaliannya sangat kurang.

"Hanya saja kami tidak bisa mengatur sesuatu yang berbeda karena masalah pendanaan ini di atur dalam UU Perimbangan, UU Pemda dan UU PDRB tetapi kami mencoba cari celah-celah hukum dalam hal terdapat potensi namun belum di atur dalam UU yang lain," lanjutnya.

Lebih jauh, Zaqiu mengutarakan bahwa dalam RUU yang sedang dirancang juga terdapat poin yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tadi kami mencoba introduction misalnya ada beberapa potensi yang kami coba atur dalam RUU ini supaya menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk memperoleh anggaran tanpa melanggar UU Pemda, dan UU Perimbangan," tutupnya. (*)

  • Penulis : Sukirman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews