KALTIMNEWS.CO, Insiden tertabraknya Jembatan Dondang itu pada Selasa (2/3/2021) sekira Pukul 23:30 Wita. Mengakibatkan Jembatan penghubung antara Kecamatan Sanga-Sanga dan Muara Jawa mengalami pergeseran pada Pilar dan keretakan di badan jalan.
Hal ini membuat sejumlah pihak langsung beraksi, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun misalnya langsung melakukan peninjaunan lokasi jembatan yang membentang sepanjang 840 meter itu.
Di damping Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Sholihin, Wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kaltim tersebut, menyebutkan ke khawatirannya, pasalnya tabrakan terhadap jembatan tersebut bukan kali pertama yang terjadi.
“Dampak peristiwa ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada konstruksi bangunan Jembatan. Padahal Jembatan Dondang baru saja selesai menjalani perbaikan, pasca tertabrak Tongkang Batubara untuk yang pertama kalinya pada 15 November 2020 kemarin,” ujar Samsun kepada kaltimnews.co melalui WhatsApp, Sabtu (6/3/2021) siang.
Selain didampingi Wakil Bupati Kukar, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim ini juga menyebut jika saat kunjungannya pada Kamis (4/3/2021) kemarin dirinya juga di damping sejumlah pihak seperti Camat Muara Jawa Safruddin, Kepala Dinas Perhubungan Kukar Heldiansyah, dan Kepala PU Kukar Muhamad Yamin.
“Kami tadi meninjau menggunakan Speed Boat untuk melihat bagaimana kondisi Jembatan. Ternyata memang cukup memprihatinkan,” ungkapnya.
Dijelaskannya, bahwa terkait permasalahan Jembatan Dondang berada di bawah Pemprov Kaltim. Namun karena menyangkut keselamatan dan juga objek vital bagi masyarakat Kukar, sudah tentu pihak Pemda Kukar akan ikut andil dalam mengevaluasi kejadian tersebut.
“Seperti yang kita ketahui, bahwa Jembatan ini di bawah kewenangan Pemprov Kaltim. Maka dari itu tinjauan juga diikuti dari Dinas PUPR Kaltim. Kaitannya Jembatan ini dengan Pemkab Kukar, karena jembatan ini menghubungkan dua Kecamatan yang ada di Kukar. Sehingga ini menyangkut juga bagi masyarakat Kukar, sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat,” terangnya.
Samsun menurutnya pasca insiden kedua kalinya, mesti ada yang harus ditegaskan, ketegasan yang dimaksud samsun yakni berupa evaluasi terkait dengan Sistem Operasi Pengolongan Jembatan.
“Bahwa mesti banyak pihak yang bertanggung jawab atas hal ini. Karena sudah ada yang diberikan kewenangan terkait dengan keselamatan Jembatan ini. Kewenangan bukan hanya sekedar hak, tapi juga Ada kewajiban. Karena sudah berkali-kali dan kejadiannya sama. Sehingga memang harus dievaluasi. Kalau tidak, maka akan terjadi terus menerus. Ini adalah objek vital yang harus kita lindungi bersama,” tegas Samsun.
Dihubungi secara terpisah, Rendi Sholihin mengatakan jika ke depannya Pemkab Kukar juga ingin turut melakukan evaluasi terhadap insiden itu, evalluasi itu di tujukan pada pihak yang bertanggung jawab dalam proses penggolongan jembatan.
“Kita akan evaluasi banyaknya penggunaan kolong jembatan. Baik dari sisi pemandunya hingga semua pihak yang menggunakan proses penggiring ini, seharusnya bersama-sama memikirkan keselamatan jembatan. Bukan hanya keselamatan kapal yang lewat saja,” tegasnya.
Menurutnya dalam waktu dekat ini, Pemkab Kukar akan segera melayangkan usulan ke Kementerian untuk melakukan evaluasi atas peristiwa tertabraknya Jembatan Dondang tersebut.
“Jadi semua pihak harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kegunaannya Jembatan ini. Apalagi ini juga merupakan akses untuk menuju Kota Samarinda, jadi sangat vital sekali,” pungkasnya. (*)
