Martin Hath: Mahulu Harus Sejajar Dengan Kabupaten Lainnya

Rubrik : Mahakam Ulu | Topik : Liputan Khas | Terbit : 13 March 2021 - 22:59

Martin Hath: Mahulu Harus Sejajar Dengan Kabupaten Lainnya
Wakil ketua DPRD Kabupaten Mahulu, Martin Hath (Kiri Duduk) bersama dengan Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin (Kanan Duduk) / Foto: Heriman kaltimnews.co

KALTIMNEWS.CO, Pemerintah kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus bekerja dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya.

Hal tersebut di sampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahulu, Martin Hath kepada kaltimnews.co, Sabtu (13/3/2021).

Sejauh ini kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mahulu yang masih berkisar Rp1,2 Triliun.

“Hal tersebut tentunya masih tergolong relative kecil dibanding daerah lainnya, oleh karenanya kita berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) maupun pusat agar memberikan bantuan berupa Bantuan Keuangan (Bankeu) agar percepatan pembangunan dapat tercapai,” ujarnya.

Disebutkan Martin, hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim maupun pusat dalam upaya bankeu tersebut.

"Masalah pendidikan masih menjadi persoalan utama warga mahulu, minimnya fasilitas berupa gedung sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi tantangan tersendiri yang harus kami perjuangagkan hingga kini, selain itu sejumlah Fasilitas kesehatan (Faskes) juga bernasib serupa oleh karenanya meminta pemerintah provinsi terutama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas PUPR Kaltim supaya bisa memberi bantuan keuangan atau setidaknya langsung membangun parsarana yang kami perlukan mengingat kedua hal tersebut merupakan waweang pihak Pemprov Kaltim," urai Martin.

Politis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku, jika sejauh ini Mahulu belum mencapai peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) selayaknya amanat konstitusi.

"Peningkatan SDM sendiri selama ini kabupaten Mahulu masih belum mencapai sesuai dengan amanat konstitusi yakni 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Sekarang dengan adanya perintah langsung dari pemerintah pusat meminta agar memenuhi dan menjalankan amanat konstitusi tersebut," ucapnya.

“Kita tentunya berharap dari keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kondisi kabupaten Mahakam Ulu sekarang ini, yang kita ketahui hingga kini masih membutuhkan perhatian serius baik dalam perbaikan / pembangunan infrasrtuktur maupun peningkatan SDM nya,” sambungnya.(*)

  • Penulis : Heriman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews