Salehuddin Sebut Anggran Percepatan Penanganan Covid-19 Rawan di Korupsi

Nilai Pemprov Kaltim Tak Transparan Dalam Alokasi Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 23 March 2021 - 22:50

Salehuddin Sebut Anggran Percepatan Penanganan Covid-19 Rawan di Korupsi
Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim, Salehuddin / Foto: Istimewa

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Realisasi anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 di Kalimantan Timur sebesar Rp 538 Miliyar terus di pertanyakan sejumlah pihak, apalagi melihat laporan realisasi anggran khususnya hasil kerja Bidang Penanganan Kesehatan, Dampak Ekonomi, maupun Jaringan Pengaman Sosial (JPS) hingga kini belum terlihat dengan jelas.

Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim, Salehuddin yang dihubungi media ini, Selasa (23/3/2021) mengaku turut mengakui, bahwa ia juga belum mendapatkan data terkait laporan realisasi anggaran dari penanganan COVID-19 pada 2020 lalu. Menurutnya, proses realisasi memang tidak besar, namun terkait jumlah, dia tidak bisa berkata banyak lantaran hingga saat ini belum mengetahuinya.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut juga mengaku, jika saat terakhir pertemuan dengan instansi terkait diinformasikan bahwa laporan realisasi anggaran tersebut masih dalam proses audit dari Inspektorat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa saya dapatkan. Yang jelas, bagaimana kami mau riview, kalau kami saja tidak pernah mendapatkan laporan detail penanganan,” sebutnya.

Disebutkan Salehuddin, Dari besaran anggaran Rp538 Miliyar tersebut, hingga kini tidak diketahui seberapa besar realisasinya. Dirinya menganggap sejauh ini terdapat data yang disembunyikan, dan terkesan tertutup dari pelaksanaan penanganan COVID-19 di Bumi Etam tersebut.

“Untuk datanya itu saya sudah minta tapi belum diberikan hingga sekarang, bahkan sudah beberapa kali mencoba konfirmasi kepada Pemprov Kaltim. Namun tak kunjung diberikan laporan dari realisasi yang kami minta. Terakhir itu saya liat memang realisasinya rendah, bahkan belum sampai 60 persen,” ungkapnya.

Dikatakan Salehuddin, hal ini menjadi rawan dan patut dipertanyakan mengingat beberapa waktu lalu, ditingkatkan Pemerintah Pusat telah terjadi tindak pidana korupsi dana penanganan COVID-19.

“Oleh karena itu kami dari DPRD Kaltim mewanti-wanti pelaksana di daerah agar tidak terjadi hal yang serupa. Saya tidak mau menduga-duga, tapi karena di pusat terjadi korupsi, maka bisa saja di daerah melakukan hal yang sama. Sehingga harus mewaspadai dengan lakukan pengawasan dengan baik,” ucapnya. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews