Lagi, Ananda Emira Moeis Gelar Sosper Pajak di Wilayah Mugirejo

Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 28 March 2021 - 19:31

Lagi, Ananda Emira Moeis Gelar Sosper Pajak di Wilayah Mugirejo
Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis (dua kiri) saat menggelar Sosper di Wilayah di Kelurahan Mugirejo Minggu (28/3/2021) malam / Foto : Arief Kaseng Kaltinews.co

KALTIMNEWS.CO, Setelah Sebelumnya menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Perada Pajak di wilayah Kelurahan Sidodadi RT. 10 Samarinda, Jumat (5/3/2021) lalu, kini Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis melaksanakan gelaran serupa di wilayah di Kelurahan Mugirejo.

Sama dengan sebelumnya, Sekretaris DPP PDI Perjuangan Kaltim itu mensosialisasikan tentang, sosialsisasi No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kaltim.

“Ini merupakan gelaran kedua yang kami lakukan terkait sosialsisasi No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kaltim, ini kami lakukan lantaran dinailai sejumlah masyarakat samarinda pada khususnya masih memerlukan infrormasi terkait masalah perda pajak ini,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni, pengamat sosial Politik Damuri, Politisi dan Ketua Baguna Kaltim, Supratono.

Dalam kesempatannya Damuri menjelaskan jika pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim hingga saat ini selalu meningkatkan efisienasi administrasi pajak daerah.

“Hal itu terlihat dengan adanya kerja sama dengan pihak ke tiga yang dijalin dalam proses pembayaran (Fintech), hal ini dinilai bagus lantaran selama ini warga cendrung menyukai layanan yang berbasis Fintech tersebut, lantaran dinilai lebih fleksibel, sehinggga dengan adanya fintech ini dapat meluaskan akses masyarakat terhadap institusi keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya dalam sosper yang dilakukan di wilayah kelurahan Sidodadi RT. 10 Samarinda, Jumat (5/3/2021) lalu. Ananda menyebutkan tentang Kemampuan fiskal daerah yang dinilai merupakan salah satu komonen penting dan mendasar dalam menentukan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Dari struktur Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi Pemrov Kaltim saat ini,” sebutnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim ini, mengatakan kejadian tahun sebelumnya tidak ingin kembali dirasakan pihaknya. sebut saja misalnya Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2014 silam, sempat mengalami penurunan target.

“Itu berlaku hingga 2016 kemarin, penurunannya lumayan signifikan dari target (15%), hal ini disebabkan lantaran kebanyakan warga Kaltim saat itu melakukan pembelian kendaraan bermotor di luar pulau, lantaran pengenaan tarif BBNKB I sebesar 10 hingga 12 persen, selanjutnya melakukan BBN II di Kaltim, yang berimbas pada pembagian BBNKB II hanya sebesar 1 persen,” jelas Ananda.     

Adapun dua tahun belakangan kata Ananda, sektor PAD dari pajak sudah membaik, malah melebihi dari terget yang ada.

"Trend nya terus menigkat, seperti misalnya, realisasi pajak daerah di 2018 kemarin, Kaltim menargetkan total dari pajak dari Sektor PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok, itu sebesar Rp 4.020.200.000.000 dan teralisasi sebesar Rp 4.716.694,876.324,08 artinya terjadi penigkatan sbesar 117,32 persen dari taget, Begitupun di 2019, awalnya Kaltim menargetkan total dari pajak dari sejumlah sector tersebut, sebesar Rp 4.682.000.000.000,- dan yang terealisasi sebesar 4.984.520.517.158,50, (menigkat 106 %) dari target,” jelasnya.

“Kontribusi dari Pajak Daerah ini sebesar 78 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 39 persen terhadap APBD,” sambungnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, bahwa sosialisasi perda yang digelarnya itu sangat penting lantaran perda No. 1 Tahun 2019 tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 yang selama ini telah berjalan selama kurun waktu 6 tahun lamanya.

"Selama ini masyarakat belum tahu sejumlah Perda yang sudah disahkan dan berjalan, yang ujungnya malah masyarakat yang disalahkan lantaran menyalahi aturan perda padahal disisi lain masyarakat tidak mengetahui kapan terbitnya Perda tersebut," ucapnya.

lebih jauh dirinya mengapresiasi warga Kaltim yang lama ini terus memberikan kontribusi dalam sektor pajak tersebut

"Pajak ini dari Rakyat untuk Rakyat, oleh karenanya saya sangat mengapresisi dengan kesadaran warga Kaltim yang hingga kini tetap sadar dan taat dama melaksanakan pembayaran pajak, mengingat hasil pajak ini nantinya akan kembali digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur yang kerap dikeluhkan atau bahkan dibutuhkan warga," tutur Nanda. (*)      

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews