Sutomo Jabir: Masih Banyak Kesenjanganan Infrastuktur di Kaltim   

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 03 May 2021 - 22:18

Sutomo Jabir: Masih Banyak Kesenjanganan Infrastuktur di Kaltim   
Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir saat membacakan laporan LKPJ Gubernur Kaltim (Foto: Istimewa/Kaltimnews.co)

banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Buruknya Koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi biang kerok sejumlah masalah pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut disebutkan Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir saat dirinya membacakan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim, pada acara rapat paripurna Ke-11 yang dihelat di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (3/5/2021) siang.

“Sejumlah masalah yang terjadi beberapa tahun terakhir pada kepemimpinan Isran-Hadi, yakni buruknya Koordinasi antar SKPD maupun OPD, yang berujung pada mandetnya sejumlah persoalan infrastukur, harusnya sebagai Kepala Daerah, Isran-Hadi bisa membaca dan mengavaluasi persoalan tersebut,” ujarnya.

Evaluasi dimata Sutomo jabir sangatlah perlu mengingat visi dan misi Gubernur Kaltim tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menegah Daerah (RPJMD).

“Kami melihat ada kesenjangan pemerataan infrastruktur antar wilayah yang masih cukup besar. Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan pembangunan yang ada di kabupaten/kota,” urainya.

Di antara upaya mengurai ketimpangan itu kata dia, dapat dilakukan dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) haruslah bisa memilah tanggung jawab dan menentukan skala prioritas, sehingga tidak mengambil tanggung jawab pusat yang dinilai memberatkan Pemprov. Misalnya pembangunan flyover, jalan layang, atau jembatan yang ada dan perlintasan jalan nasional, sebaiknya tidak dibangun dengan dana APBD. Tetapi harus diupayakan untuk mendapatkan anggaran dari APBN,” tegasnya.

Dirinya pun mencontohkan sejumlah wilayah yang ia sebutkan tersebut. “Di wilayah utara Kaltim seperti di Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau misalnya, hingga saat ini membutuhkan adanya pembangunan sarana pelayanan kesehatan memadai. Untuk memudahkan layanan kesehatan di wilayah, ada baiknya Pemprov Kaltim membangun satu RSUD layaknya RSUD AW Sjahranie di Samarinda,” cetusnya.

Langkah itu, menurut ketua DPC Partai PKB Berau ini, supaya tercipta pemerataan pelayanan kesehatan serta mendekatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sehingga masyarakat di pelosok tidak mesti ke Samarinda atau Balikpapan hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagus.

“Untuk tipe atau kelas dari RSUD, itu terserah pemerintah saja. Yang paling penting, ada rumah sakit yang memadai yang memiliki kualitas seperti yang ada di perkotaan,” pungkasnya. (*)

  • Penulis : Heriman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews