Pembayaran THR Paling Labat 7 Hari Sebelum Idul Fitri

Rubrik : Kutai Barat | Topik : Kubar | Terbit : 05 May 2021 - 20:52

Pembayaran THR Paling Labat 7 Hari Sebelum Idul Fitri
Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan,Disnaker Kutai Barat,Asrin Subiyanto (Foto: Ichal/Kaltimnews.co)

KALTIMNEWS.CO, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kutai Barat (kubar),Silan, melalui Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Hubungan pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kubar, Asrin Subiyanto, mengaku telah telah menerima surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomo: M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 bagi pekerja, buruh perusahaan.

“Pembayaran THR keagamaan dalam peraturan pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti, THR keagamaan diberikan kepada pekerja, buruh, yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih, atau pekerja. Adapun buruh yang sudah bekerja selama 12 bulan (satu tahun) itu berhak untuk menerima THR yang biasa disebut gajih ke-13 atau satu bulan upah,” ujar Asrin Subiyanto saat ditemui diruang kerjanya di Kantor Disnaker Kubar, Komplek perkantoran Pemkab Kubar, Selasa(5/5/2021) siang.

Terkait dengan pengusaha atau perusahaan yang terdampak pandemik Covid-19 yang berujung pada persoalan finansial perusahaan juga dijelaskannya.

“Dalam surat edaran ini juga disebutkan perihal tersebut, didalamnya menyebutkan bahwa para pengusaha atau perusahaan diminta kepada untuk melakukan musyawarah kepada pekerja, buruh, lalu hasil dari itu kemudian disampaikan kepada pihak Disnaker Kubar, jika dimungkinkan itu harus dilaporkan kepada pihak Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan itu akan tercatat disana, dan pembayaran akan diatur oleh kedua belah pihak,” jelasnya. 

Apa bila kedua belah pihak nantinya kata dia, tidak mendapatkan kesepakatan dalam hal pembayaran THR atau gajih ke-13 atau (satu bulan upah), maka pihak Disnaker Kubar akan membuka posko pengaduan.

“Tujuannya untuk mencarikan solusi berdasarkan perundingan dari triparti dan pemerintah sebagai moderator,” sebutnya.

Terkait waktu pembayaran THR, Asrin menyebutkan bahwa pembayarannya paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

“Bagi pihak perusahaan yang terlambat melakukan pembayaran, dan sementara mempunyai kemampuan untuk itu, berdasarkan undang-undnag ketenagakerjaan itu akan dikenakan denda sebesar 5 persen, misalnya gajih pekerja, buruh sebesar satu juta maka sipekerja, buruh akan mendapatkan THR atau gajih ke-13 atau satu bulan upah, otomatis perusahaan akan membayar sebesar satu juta lima puluh ribu rupiah (Rp.1.050.000) dan itu akan dibayarkan kepada pekerja, buruh langsung,” pungkasnya (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews