Muhammad Samsun: Dengan DOB Akan Ada Keterbukaan Akses

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 05 May 2021 - 19:00

Muhammad Samsun: Dengan DOB Akan Ada Keterbukaan Akses
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun (Foto: Istimewa/ Kaltimnews.co)

banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Pembantukan Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga sekarang ini masih terus berdengung. Kendati diketahui, hingga saat ini Pemerintah Pusat masih melakukan Moratorium pemekaran daerah.

Atas hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebutkan, alasan Pemerintah Pusat belum mencabut Moratorium Pemekaran Daerah dikarenakan perlunya melakukan evaluasi terhadap DOB tersebut.

“Namun hal tersebut bukan menjadi alasan. Buktinya sejumlah daerah di Kaltim yang menginginkan DOB, hingga kini masih tetap dapat diusulkan kepada Pemerintah Daerah setempat,” ujar Samsun kepada kaltimnews.co, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya persetujuan DOB disejumlah daerah tidak menutup kemungkinan bisa disetujui yang tentunya sejumlah daerah yang menginginkan DOB memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Meski belakangan tentu saja harus menunggu lagi keputusan Pemerintah Pusat, melalui penarikan Moratorium Pemekaran Daerah, karena ada Moratorium, masa evaluasi terhadap DOB terkait kondusifitas Kabupaten/Kota. Dengan evaluasi tersebut, Nanti akan dilihat, selama memenuhi persyaratan, saya yakin Pemerintah Pusat pasti akan setuju,” jelasnya.

Dirinya tidak menapik dengan adanya DOB dapat membawa dampak yang baik bagi sejumlah daerah yang ingin melakukan pemekaran.

“Tidak hanya dari sisi pembangunan, termasuk juga dari sisi ekonomi daerah, kita sudah melihat beberapa contoh derah yang telah melaksanakan DOB semuanya berhasil, seperti, Bontang, Kutai Timur (Kutim), Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) hingga Mahakam Ulu (Mahulu),” bebernya.

“Secara umum, DOB di Kaltim berhasil. Daerah induknya tetap jalan, daerah pemekaran juga tetap jalan. Justru akan ada percepatan pembangunan, karena ada dekosentrasi massa. Sehingga massa tidak hanya terkumpul di satu Kabupaten/Kota saja,” sambungnya.

Samsun mengatakan, evaluasi DOB di Kaltim seharusnya sudah cukup dilakukan. Menurutnya, daerah induk tidak menjadi lebih kecil dari daerah pemekarannya. Dengan adanya dekonsentrasi massa pasca DOB, justru akan terjadi percepatan pembangunan.

“Dikarenakan mobilisasi jumlah penduduk yang tersebar, akan menumbuhkan sumber perekonomian baru. Dan ini bisa menjadi magnet dan spot ekonomi baru,” katanya.

Lanjut Samsun menyampaikan, bahwa memang ada banyak faktor di balik munculnya wacana DOB disejumlah daerah di Kaltim, salah satunya ialah masalah geografis. Dikarenakan letak Kabupaten/Kota yang cukup luas, termasuk juga mengenai dugaan DOB yang merupakan langkah politis.

“Saya lihat di Kaltim ini terjadi pemekaran karena latar belakang yang disampaikan masyarakat karena masalah geografis, keterisolasian. Sehingga ketika terjadi DOB akan ada keterbukaan akses, maka sektor ekonomi tergali,” terangnya. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews