Muhammad Samsun Sesalkan, Jalan Ini Rusak Akibat Aktivitas Hauling

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 06 May 2021 - 22:23

Muhammad Samsun Sesalkan, Jalan Ini Rusak Akibat Aktivitas Hauling
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samasun (Foto: Sukirman/Kaltimnews.co)

banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun, mengaku kesal terkait sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), yang rusak parah akibat aktifitas tambang yang ikut menggunakan jalan tersebut sabagai aktivitas hauling.

"Rusaknya akibat kapasitas beban jalan umum hanya mampu menampung beban sekira 8 ton, namun dilalui dengan kendaraan tambang yang muatannya berkisar 10 hingga 20 ton. Ya pasti jalan akan rusak,” tutur Samsun kepada media ini, Kamis (6/5/2021) malam.

Disebutkan Samsun, kondisi jalan itu ditemukan, saat dirinya bersama dengan anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim mendatangi wilayah tersebut.

"Kejadian seperti Ini sangat tidak elok dan seharusnya ada yang bertanggung jawab secara hukum, lantaran hal tersebut sudah dilarang secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan khusus untuk Batubara dan sawit," sebut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

Dalam Perda yang disebutkan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltim ini bahwa, setiap angkutan batubara dan hasil perkebunan sawit dilarang menggunakan jalan umum (Pasal 6 ayat 1), sedangkan diayat ke duanya menyebutkan pengangkutan batubara dan hasil perkebunan sawit harus menggunakan jalan khusus.

“Terlebih dalam Pasal 19, disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha secara sengaja melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang menggunakan jalan umum, diancam pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta,” jelasnya.

“Jadi, kan sudah jelas, didalam kasus ini ada pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi pidana,” tambahnya.

Dirinya pun berharap temuan pihaknya tersebut dapat disikapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, mengingat jalan tersebut kini merupakan akses mobilitas warga dalam melakukan distribusi komoditas ekonomi.

"Saya berharap pemerintah dengan dinas terkait segera menindak lanjuti temuan pansus ini, agar jalan itu betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya," tutupnya.

  • Penulis : Sukirman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews