Gelar Rapat Koodinasi, Pemkab Kubar Bahas Tentang Perpers No 33 tahun 2020

Rubrik : Kutai Barat | Topik : Kubar | Terbit : 20 May 2021 - 19:00

Gelar Rapat Koodinasi, Pemkab Kubar Bahas Tentang Perpers No 33 tahun 2020
Sekda Kutai Barat, Ayonus (Dua dari Kiri) saat memimpin Rakor penerapan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga regional, yang berlangsung diruang rapat lantai III pemkab Kubar (Foto: Ichal /Kaltimnews.co).

KALTIMNEWS.CO, Beberpa waktu yang lalu Pemerintah Kutai Barat (Kubar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setdakab), telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga regional dalam melaksanakan kegiatan kepemerintahan.

Rapat yang digelar diruang Diklat lantai tiga Setdakab Kutai Barat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (Sekdakab) Ayonius, dan dihadiri Plt. Assinten 1 Setdakab, Faustinus Syaidirahman, Kepala Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo, dan sejumlah organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kubar.

Dalam kesempatannya Ayonius mengungkapkan, latar belakang Perpres yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 20 Februari 2020 yang lalu, muncul atas dasar perttimbangan pelaksanaan ketentuan pada Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi satuan biaya, honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Secara adminitratif, kita yang berada di daerah tidak bisa menggunakan Perpres secara langsung, tanpa ada Peraturan Bupati (Perbub) sebagai dasarnya, hal ini untuk menyamakan tafsir tentang Perpres dengan tim pemeriksa dari pusat nantinya,” ujar Ayonius kepada kaltimnews.co, Kamis (20/5/2021).

Lebih lanjut Ayonius menjelaskan, Surat Keputusan (SK) terkait tim pelaksana kegiatan yang diterbitkan memiliki kemungkinan bertentangan dengan Perpres, oleh karenanya dirinya berharap kepada penerima SK agar segera melakukan koordinasi dengan bagian terkait guna menyesuaikan SK tersebut dengan Perpres yang sudah ada.

“Tim diperangkat daerah yang sudah menerima SK, agar dapat berkoordinasi dengan bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk menyesuaikan kembali dengan Perpres yang ada,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo mengatakan, ada beberapa hal yang perlu kembali ditela'ah kembali dalam Perpers tersebut, hal ini dikarenakan untuk menghidari adanya temuan pemeriksaan utamanya dalam hal jumlah dan nilai honor tim TAPD nantinya.

“Begitu pula kebijakan dalam standarisasi batasan ketentuan honorarium dan perjalanan dinas, terdapat pengaturan yang sangat berbeda dengan kebijakan yang telah berjalan selama ini. Pasalnya dalam Perpres ditegaskan bahwa uang perjalanan dinas dapat diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam kerja, baik itu dalam daerah maupun luar daerah. Waktu pelaksanaan tersebut dihitung dari waktu keberangkatan, waktu kegiatan dan waktu perjalanan pulang. sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 jam, hanya diberikan transportasi lokal yang besarannya diberikan sesuai dengan pengeluaran yang nyata,” tutupnya (*)

  • Penulis : Ichal
  • Editor : Redaksi Kaltimnews