Yenni Eviliana Gelar Gelar Sosper Pajak di Desa Muara Pasir

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 24 May 2021 - 20:00

Yenni Eviliana Gelar Gelar Sosper Pajak di Desa Muara Pasir
Anggota DPRD Kaltim, Yenni Eviliana berfose bersama usai menngelar Sosper pajak (Foto:Istimewa/Kaltimnews.co)

banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Anggota DPRD Kaltim Dapil III, Yenni Eviliana melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Paser. Turut hadir sebagai narasumber yakni Achmad Syaukani, SE dan Sri Ardianto.

Dalam kesempatannya, Yenni Sapaan akrabnya menguraikan terdapat 4 (empat) jenis pajak daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Rokok.

"Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penetapan jenis pajak harus bersifat spesifik dan potensial di daerah," urai Yenni saat dikonfirmasi. Senin (24/5/2021).

Penetapan yang dimaksud yakni untuk mengantisipasi kondisi perkembangan perekonomian dimasa mendatang. Berdasarkan realisasi dan target pajak daerah tahun 2019, Kaltim mengalami kenaikan penerimaan.

"Dalam hal ini harus kita pertahankan namun kita harapkan juga ada inovasi dan metode baru sehingga realisasi dan target pajak daerah dapat terus ditingkatkan," paparnya.

Namun demikian, politisi PKB tersebut menyarankan kepada pemetintah agar meningkatkan efesiensi administrasi pajak daerah, salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembayaran pajak. Karena masyarakat cendrung menyukai pelayanan yang mudah dan fleksibel.

"Kita rekomendasikan agar selalu masif dalam melakukan sosialisasi tentang pajak daerah dengan melalui poster, banner, media sosial dan lembaga pendidikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yenni menegaskan agar pemerintah memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak taat peraturan.

"Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga pajak daerah yang dilaksanakan dapat ditingkatkan seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak," pungkasnya. (*)

  • Penulis : Heriman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews