Bupati FX Yapan Serahkan LHP

Rubrik : Kutai Barat | Topik : Kubar | Terbit : 02 June 2021 - 12:00

Bupati FX Yapan Serahkan LHP
Bupati Kubar, FX Yapan, saat menyerahkan LHP kepada salah satu perwakilan Par-Pol (Foto: ichal/Kaltimnews.co)

KALTIMNEWS.CO, Bupati Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur (Kaltim), FX Yapan, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD 2020, Kepada sepuluh perwakilan partai politik dengan hasil tingkat kepatuhannya memadai.

“Sekarang ini tidak lagi hanya sebatas bisa membuat laporan sesuai aturan akan tetapi batas waktu penyelesaiannya juga penting, maka kesadaran kita mengenai tertib administrasi ini penting,” ungkap Bupati Kubar FX Yapan, di ruang Diklat Setdakab Senin, (31/5/2021).

Menurut Yapan, dari perolehan tingkat kepatuhan tersebut, dirinya mengingatkan ketepatan dalam penyelesaian laporannya, oleh karena itu Badan Kesbangpol Kubar, dapat berperan aktif agar laporan tersebut tepat waktu.

Diketahui Pemerintah Kubar sudah meraih WTP sebayak enam kali, maka pemeriksaan laporan keuangan tentu semakin ketat dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Inspektorat selaku Pengawas dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif lagi, Badan Kesbangpol sebagai instansi yang menganggarkan, juga aktif dan wajib terus mengingatkan partai politik yang menerima bantuan untuk program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat,” sebutnya.

Menurutnya Jalinanan sinergitas antara Inspektorat, Kesbangpol dan sepuluh Parpol, kiranya dapat ditingkatkan untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khusunya terkait pengelolaan keuangan berupa bantuan dana dari APBD.

“Jika merasa ragu, silahkan datang ke Inspektorat untuk berkoordinasi dan konsultasi, daripada memaksakan sesuatu yang tidak benar dan beresiko secara hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kubar, Suwito menyebutkan, anggaran 2020 Pemkab melalui DPA BKAD mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan kepada sepuluh partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kubar, sebesar 797 juta rupiah," bebernya. (*)

Lebih lanjut Suwito mengatakan, bahwa partai politik telah menyampaikan laporan tentang bantuan yang diterima dan telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dari Perwakilan Kalimantan Timur. “Dan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Inspektorat Kutai Barat dan diteruskan ke Badan Kesbangpol untuk disampaikan LHP nya pada hari ini,”ungkapnya.(*)

  • Penulis : Ichal
  • Editor : Redaksi Kaltimnews