Jalan Samarinda-Kubar Rusak Parah, Pemerintah Harus Turun Tangan  

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 03 June 2021 - 15:00

Jalan Samarinda-Kubar Rusak Parah, Pemerintah Harus Turun Tangan  
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang (Foto: Istimewa)

banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Sejumlah jalan poros penghubung Kota Samarinda dan wilayah lainnya masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Jalan poros Samarinda -Kutai Barat misalnya, yang hingga kini masih mememrlukan perhatian serius dari pemerintah.

Demikian yang disebutkan Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang kapada media ini, Kamis (3/6/2021) siang.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kubar-Mahulu tersebut, mengatakan bahwasanya Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) harus segera mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan menuju Kubar. Mengingat jalan tersebut merupakan jalan negara yang pembangunannya menggunakan APBN,

“Anggaran untuk jalan tersebut selalu tersedia setiap tahunnya, kok. Yang menjadi pertanyaan jalan tersebut belum diperbaiki juga,” ucap Veridiana.

Dirinya pun meminta kepada BBPJN untuk segera turun langsung meninjau lapangan, agar dapat mengevaluasi pekerjaan dari BUMN yang melaksanakannya.

“Sudah sejak lama kita selalu menyuarakan rusaknya jalan penghubung Samarinda dan Kubar. Lantaran selama ini kita ketahui masyarakat belum pernah merasakan jalan tersebut dilalui dalam kondisi yang baik,” sebutnya.

“Apalagi yang parah itu dari Camp Baru (Muara Tae) ke Siluq Ngurai menuju Muara Lawa. Jalanan itu berlubang buat kecepatan mobil hanya 20-30 kilometer per jam saja. Dengan kondisi jalan yang demikian tentu merugikan mayoritas masyarakat, jarak tempuh bakal terasa lebih lama bagi mereka yang kerap mengakses jalan tersebut,” tambah politisi PDIP itu.

Menurutnya jika akses jalan bagus masyarakat dapat menempuh perjalanan sekira 8 jam untuk sampai di tujuan, namun kondisi jalan yang rusak harus membuat pengguna jalan bisa tiba di Kubar dalam waktu perjalanan selama 9 jam bahkan lebih.

Berdasarkan pengamatannya, jalur Samarinda-Kubar dengan panjang 303,20 kilometer, maka ada 30-40 kilometer yang bisa disebut rusak. Mulai dari kategori ringan hingga berat.

Ia menyebutkan, Jika Pemprov Kaltim berkeinginan untuk mengambil alih pelaksanaan pembangunan, harus perlu mendapat izin terlebih dahulu ke Pemerintah Pusat. Sebab Pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan.

“Kita di Provinsi kan anggarannya terbatas. Makanya kami lebih prioritaskan untuk meminta BBPJN segera mengevaluasi.” tandas politisi senior tersebut. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews