Bertandang ke Balikpapan, Syafruddin Gelar Soper Bantuan Hukum

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 07 June 2021 - 12:00

Bertandang ke Balikpapan, Syafruddin Gelar Soper Bantuan Hukum
Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin (Empat kanan) berfose bersama usai menggelar Ssper terkait bantuang hukum bagi masyarakat miskin (Foto: Istimewa)

.banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin Kembali bertandang, ke Kelurana Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara kehadiran anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke tempat tersebut guna melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No 5 Tahun 2019 tentang penyelengaraan bantuan hukum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni sejumlah tokoh masyarakat, yakni Lurah Gunung Samarinda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua RT serta masyarakat setempat.

Dalam penyampaiannya, Syafruddin mengatakan ada beberapa hal penting yang tertuang dalam Perda tersebut.

"Pertama untuk menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, kedua mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, ketiga menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat, keempat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertangungjawabkan," jelas Syafruddin, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Syafruddin tujuan Perda No 5 tahun 2019 tentang penyelengaraan bantuan Hukum itu diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kaltim yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterang miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat," sebutnya.

Selain itu, Syafruddin juga menuturkan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah mengedukasi bantuan hukum kepada masyarakat, karena sejauh ini, pemerintah telah hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kaltim khususnya di Balikapan yaitu melalui perda No 5 tahun 2019 ini.

"Ini menandakan bahwa DPRD dan Pemerintah tidak hanya memikirkan, tetapi mengkongritkan langkah- langkahnya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat yang tidak mampu," terangnya.

"Semoga dengan sososialisasi ini masyarakat tercerahkan, masyarakat teredukasi dengan baik dan saya berharap Gubernur segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub)nya agar perda tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," sambungnya. (*)

  • Penulis : Sukirman
  • Editor : Redaksi Kaltimnews