Ananda: Semua Perda Harus Disertai Dengan Pergub, Itu Wajib  

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 10 June 2021 - 17:21

Ananda: Semua Perda Harus Disertai Dengan Pergub, Itu Wajib  
Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis saat menggelar Sosper di kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda (Foto: Arief Kaseng/ Kaltimnews.co)

banner-DPRD-Kaltim-2021-baru

KALTIMNEWS.CO, Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) kini masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub), seperti diantaranya Perda tentang bantuan hukum No 5 tahun 2019 yang hingga kini masih terhabat pelaksanaannya lantaran, tak disertai dengan Pergub.

Demikian yang disampaikan, Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Aula Kantor Kelurahan Mugirejo, Samarinda, beberapa waktu yang lalu.     

“Sejatinya Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) disertai dengan Peraturan Pubernur (Pergub), hal tersebut diharapkan agar segala Perda yang diterbitkan dapat terlaksana dengan baik dikalangan masyarakat nantinya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya sudah dua tahun perda tentang bantuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat miskin pada ini diterbitkan, namun hingga kini belum disertai dengan pergub.

“Perda ini harus segera disertai dengan pergub, itu wajib, karena kalau tidak secara tidak langsung akan menimbulkan sejumlah masalah dan kendala, salah-satunya yakni pada persoalan pendanaan yang selama ini diketahui bahwa bantuan hukum yang diberikan dalam perda ini menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim,” ujarnya.

Dalam negara hukum kata dia, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk didalamnya adalah hak atas bantuan hukum.

“Oleh karenanya negara harus hadir memenuhi pemberian bantuan hukum, karena tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mapu secara finansial untuk membayar pengacara untuk mendampinginya,” terang Sekretaris DPD PDI Perjuangan ini.

“Dengan demikian adanya perda ini, warga penerima bantuan hukum dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan,” sambungnya.

Dikatakan Ananda, terdapat 53 Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Kaltim yang hingga sekarang masih menunggu Pergub.

“Ini masalah yang cukup krusial, mengingat perda ini sangat dibutuhkan oleh lapisan masyarakat, oleh karenanya PDI Perjuangan akan menjadikan masalah ini sebagai pandangan fraksi saat pelaksanaan rapat peripurna dewan mendatang,” tuturnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, Isnawati yang didaulat sebagai narasumber dalam kegiatan itu mengatakan, dengan gelaran tersebut para warga dapat mengetahui dengan adanya penyelenggaran bantuan hukum kepada masyarakt miskin, oleh karenanya dengan adanya kegiatan sopser yang digelar Ananda dapat menigkatkan penegetahuan warga tentang bantuan hukum yang sudah disiapkan pemerintah sejak dua tahun silam.

“Masyarakat hingga saat ini masih terbilang buta dengan perda ini, rata-rata mereka tidak mengetahui jika ternyata selama ini, ada bantuan hukum yang mereka bisa dapatkan secara gratis dari pemerintah. Oleh karena itu pelaksanaan sosper ini dinilai perlu untuk terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih mengerti tentang hal tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Isnawati, bahwa selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang miskin.

“Akibatnya banyak dari mereka yang kesulitan mengakses keadilan karean terhambat oleh ketidak mampuan mewujudkan hak konstitusional mereka,” terang Isnawati. 

Senada dengan Isnawati, pakar hukum Roy Hendrayanto, mengatakan penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga miskin merupakan upaya negara dalam memenuhi sekaligus merupakan implementasi dari begara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the low).

Roy menjelaskan, jika tidak semua Lembaga bantuah hukum bisa dimanfaatkan warga dalam memeroleh bantuan hukum yang disipakan oleh pemerintah.

“Hanya lembaga yang terakreditasi bisa dimanfaatkan warga dalam memeroleh bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, untuk mengetahui nama lembaga bantuan hukum tersebut masyarakat dapat mengeceknya di kantor Kemenkum HAM di masing-masing wilayah di kabupaten kota se-Kaltim,” tutur Roy. 

Terpisah Lurah Mugirejo, Nur Irwansyah mengapresiasi Langkah Ananda Emira Moeis, yang menggelar Sosper di wilayahnya tersebut, menurutnya gelaran tersebut sangat bermanfaat bagi warga yang mendiami lingkungan tersebut.

“Sebagai Lurah saya mengapresiasi kegiatan ini, dengan kegiatan ini masyarakat menjadi tahu bahwa selama ini ternyata ada perda yang ditebitkan pemerintah, dan sangat bermanfaat bagi warga khususnya warga kurang mampu alias miskin,” ujarnya. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews