Satpol PP Kaltim Gelar Rapat Pemantapan Tim Terpadu penegak Perda

Ads
Rubrik : Kaltim | Topik : Kominfo Kaltim | Terbit : 25 May 2021 - 14:26

Satpol PP Kaltim Gelar Rapat Pemantapan Tim Terpadu penegak Perda
Kepala Satpol PP Prov Kaltim Gede Yusa, saat memimpin rapat Pemantapan Tim Terpadu penegak Perda (Foto: Istimewa)

KALTIMNEWS.CO, Selaku koordinator PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Timur (Satpol PP Kaltim) dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, menggelar rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di Ruang Rapat Daya Taka, lantai 3 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/5/2021).

Nampak hadir dalam kegiatan ini yakni, perwakilan Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PUPR Kaltim, serta Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kaltim Abdul Muis

Kepada media ini, Kepala Satpol PP Prov Kaltim Gede Yusa, selaku pimpinan rapat, mengungkapkan rapat yng digelar pihaknya tersebut, digelar guna menyamakan persepsi untuk penegakan perda selanjutnya di masing-masing OPD.

“Melalui rapat ini, diharapkan mendapat masukan dari OPD, terkait standar penanganan perda itu sendiri. Karena setiap perda pada OPD, maka OPD itu yang mengerti sendiri,” ujar Gede.

Sejumlah saran dan masukan pun diterima pihaknya dalam kegiatan tersebut. Sebut saja misalnya saran dari Biro Hukum yang mengharuskan adanya standar penegakan perda yang nantinya akan ada rapat lanjutan dengan mengundang atasan-atasan PPNS di setiap OPD untuk mengetahui dalam menegakkan perda yang bersangkutan, kendalanya bagaimana dan lokasinya dimana.

“Hal ini tentunya memerlukan pemikiran-pemikiran dari atasan PPNS. Karena dalam setiap penegakan perda akan berbeda, yakni ada kasus ringan, sedang maupun berat,” sebutnya.

Mantan Pj Bupati Mahakam Ulu ini menerangkan, penegakan perda di lingkup Pemprov Kaltim hingga saat ini tetap berjalan. Meskipun diakuinya memang terdapat beberapa kendala di lapangan.

“Namun bisa teratasi dan didapatkan solusi penanganannya. Dan diharapkan melalui rapat ini dapat segera dimantapkan tim terpadu penegakan Perda,” imbuhnya.

Menurtnya Perda itu sendiri berjenjang sanksinya, ada teguran lisan, tertulis, tindakan administrasi sampai penghentian kegiatan, sesuai pelanggarannya.

“Kita harapkan adanya Tim Terpadu Penegakan Perda Prov Kaltim bisa berperan aktif dalam upaya penegakan perda di OPD masing-masing,” pungkasnya.

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews