KALTIMNEWS.CO, Masa pandemi Covid-19 diharapkan tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus memantau kebutuhan masyarakat terutama pangan. Namun hal itulah yang justru terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), demikian yang disebutkan Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir kepada media ini, Rabu (3/8/2021).
Menurutnya pengelolaan ketahanan pangan dinilai masih tidak maksimal, dirinya menyebutkan hingga sekarang ini tidak tahu bagaimana model pengelolaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sehingga permasalahan pangan masih terus terjadi sampai sekarang.
“Misalnya saja di Desa Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, Berau. Disana ada sekitar 1.800 hektar lahan persawahan yang tidak teraliri air. Padahal, Pemprov sudah menghabiskan anggaran milyaran untuk membangun bendungan. Jika dilihat hampir semua daerah punya potensi. Ada bendungan dan saluran irigasi tapi sawah tetap kekeringan karena yang dibangun itu tidak bemanfaat," jelas Sutomo.
Berangkat dari permasalahan itu, Sutomo menganggap Pemprov Kaltim tidak bisa mengatur potensi yang dimiliki. Terlebih, Pemprov juga tidak bisa memaksimalkan anggaran yang didapatkan. Sehingga, ia mendorong agar Pemprov harus sungguh-sungguh membenahi apa yang telah dilakukan.
Selain itu, dirinya juga menyarankan agar Pemprov Kaltim melalui Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas PUPR agar duduk satu meja guna, membahas seperti apa target-target ketahanan pangan kedepan.
"Makanya kita minta Biro Ekonomi mengambil peran sebagai leading sector untuk membentuk suatu ekonomi dibidang ketahanan pangan. Mestinya ini terintegrasi semuanya supaya bisa dipetakan," tandasnya. (*)