KSOP Samarinda Berulah, Perusahaan Ini “Ngaku” Dirugikan Ratusan Milyar  

Rubrik : Ekonomi | Topik : Kubar | Terbit : 13 November 2021 - 20:00

KSOP Samarinda Berulah, Perusahaan Ini “Ngaku” Dirugikan Ratusan Milyar  
Kepala Administrasi Umum, personalia dan humas PT Sendawar Adhi Karya, Ahmar Anas (Tengah), saat menggelar jumpa pers di salah satu Rumah makan Jl Siradj Salman, Sabtu (13/11/2021) siang. (Foto: Arief Kaseng)

KALTIMNEWS.CO, Sudah 6 bulan lamanya, PT Sendawar Adhi Karya (PT.SAK)tidak menjalankan kegiatan illegal Logpond, hal tersebut otomatis membuat perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu sejak 2008 silam di wilayah kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut mengalami kerugian yang mencapai Ratusan Miliar Rupiah.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Administrasi Umum, personalia dan humas PT Sendawar Adhi Karya, Ahmar Anas, saat menggelar jumpa pers di salah satu Rumah makan Jl Siradj Salman, Sabtu (13/11/2021) siang.

“Sudah sekira 6 bulan perusahaan ini tidak beroperasi, ini dikarenakan dihentikannya izin keselamatan pemanfaatan garis pantai oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda,” ujarnya.

Dengan penghentian tersebut otomatis menurut dia menjadi penghabat utama bagi pihaknya dalam melakukan aktivitas pengangkutan kayu dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) atau logpond di wilayah kerja Muyub Ilir, Kubar tersebut.  

Menurutnya izin tersebut dihentikan oleh KSOP Kelas II Samarinda, lantaran persoalan sengketa lahan TPK antara PT SAK dan PT Tering Indah Jaya (PT TIJ) yang notabene beroperasi diwilayah yang sama.

“Sebenarnya tidak ada masalah antara kami (PT SAK dan PT TIJ), mengingat dalam menanggapi surat KSOP Samarinda tersebut kami telah melakukan surat kesepakatan bersama bermaterai yang didalamnya telah melakukan sejumlah mufakat yang kesemuanya kami cantumkan kedalam bentuk surat tertulis kepada KSOP di bulan Juni 2021 yang lalu,” sebutnya.

Yang ia tidak habis pikir, surat yang ia layangkan tersebut, hingga saat ini belum mendapatkan jawaban langsung berupa tindak lanjut, permohonan perizinan keselamatan yang ditutup oleh KSOP tersebut.

“Padahal semua persyaratan yang mereka minta telah kami penuhi, hingga izin dari dirjen perhubungan laut kemenrtian perhubungan telah kami ajukan ke pihak mereka (KSOP), namun hingga kini jawaban itu tak kunjung kami dapatkan,” ujarnya.

Dirinya juga ikut memertanyakan kapasitas KSOP Kelas II Samarinda yang terlalu jauh mencampuri utrusan lahan sengketa tersebut.

“dan yang menjadi pertanyaannya besar, sejak kapan KSOP Kalas II Samarinda, ikut mengurusi persoalan sengketa lahan, sedangkan kita semua mengetahui bahwa kapasitas KSOP tidak pada ranah tersebut, ini yang membuat persoalan ini menjadi semakin pelik untuk kami cerna,” jelasnya.

“Untuk diketahui bersama, akibat ulah dari KSOP Samarinda ini, potensi penerimaan negara dari  PT SAK dari 11 ribu hektare yang harus kami tebang dan tanam lagi jumlahnya sebanyak 500 ribu kubik kayu, yang jika dirupiahkan nilainya mencapai Rp 200 Milyar, ini dari data LHC atau hasil Clusing dari dinas terkait,” jelas Amar

Dikatakan Ahmar, persoalan pelik ini pun sudah pernah dibahas di Komisi II DPRD Kaltim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri oleh semua pihak.

“Anehnya lagi persoalan ini kemudian dilimpahkan KSOP ke Dewan di Wilayah karang Paci untuk kemudian diselesaikan, pasalnya hingga saat ini kami ketahui bahwa kapasitas dewan hanya sebagai jembatan penghubung antara kami dengan KSOP dalam mencari jalan keluar dalam persoalan ini, bukan malah melimpahkan masalah tersebut kepada dewan untuk diselesaikan,” tuturnya. (*)

  • Penulis : Wir
  • Editor : Redaksi Kaltimnews