Komisi II Punya Syarat Untuk Direktur Kepatuhan BPR

Ads
Rubrik : Samarinda | Topik : DPRD Samarinda | Terbit : 22 April 2022 - 11:53

Komisi II Punya Syarat Untuk Direktur Kepatuhan BPR
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin (Foto: Arief Kaseng/kaltimnews.co)

KALTIMNEWS.CO, Samarinda - Komisi II DPRD Samarinda memiliki beberapa syarat penting yang harus dimiliki calon direktur kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda periode 2022-2027. Minimal BUMD Besutan Pemkot itu bisa mencegah terjadinya risiko rugi dan mampu berkontribusi terhadap penambahan PAD Kota Samarinda. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin mengaku memiliki beberapa syarat yang harus dimiliki direktur kepatuan BPR Kota Samarinda. Yakni mampu menyusun strategi guna mendorong budaya kepatuhan bank, mampu merumuskan prinsip kepatuhan bank, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan menjadi pedoman internal bank dan meminimalkan risiko kepatuhan bank. 

Menurut Fuad, syarat ini harus dipenuhi agar Direktur Kepatuhan nantinya mampu menekan kerugian. Pasalnya pada priode sebelumnya BPR dinilai tidak mampu berkontribusi terhadap PAD dan justru mengalami kerugian hingga Rp21 Miliar.

"Simpel saja yang penting.  Jangan sampai rugi lagi, Itu aja sih," kata Fuad. (22/04/2022)

Fuad mengaku selama ini BPR Samarinda masih lalai dalam mengawasi operasional internal. Akibatnya banyak oknum yang menggunakan kesempatan ini, untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan itu sendiri.

Untuk itu, ia  berharap panitia seleksi (Pansel) yang telah dibentuk oleh Pemkot Samarinda agar lebih selektif dalam mencari pelamar yang berkualitas dan harus dipastikan pantas untuk mengisi posisi jabatan tersebut.

"Intinya lebih selektif lagi dan harus ditingkatkan lagi pengawasan karena yang selama ini terjadi adalah kurangnya pengawasan"

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews