Hati-hati Lonjakan Migrasi Penduduk Bisa Terjadi di Kaltim 

Ads
Rubrik : Samarinda | Topik : DPRD Samarinda | Terbit : 18 May 2022 - 15:52

Hati-hati Lonjakan Migrasi Penduduk Bisa Terjadi di Kaltim 
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie (Foto: Arief Kaseng/kaltimnews.co)

KALTIMNEWS.CO, Presiden Jokowi telah meastikan perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), imbasnya kehadiran Ibukota baru yang diberi naman Ibukota Nusatara tersebut akan membuat arus migrasi penduduk yang cukup signifikan.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi akan membuat arus migrasi penduduk meningkat di Bumi Etam, dalam suatu kesempatan Menteri PPN/ Bapenas, Suharso mengatakan bahwa pembangunan IKN di Kaltim akan menyerap tenaga kerja hingga 1,3 juta orang.

Pembangunan IKN ini kata dia dapat mendorong investasi dengana capaian Rp 5.817,3 Hingga Rp 5.912,1 Triliun.

Kehadiran IKN ini sendiri menjadi tantangan bagi sejumlah wilayah yang berada di Kaltim, Samarinda misalnya, ibukota kaltim ini disebut menjadi kota penyanggah IKN tersebut. Menilai hal tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, meminta Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan pengawasan dan pendataan ulang terkait dampak lonjakan migrasi yang bisa terjadi di kota samarinda akibat IKN.

“Ini sangat penting, mengingat selama ini data kependudukan sangat erat kaitannya dengan sejumlah masalah, seperti ketersediaan SDM yang bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN, terlebih pada penyaluran bantuan social khususnya yang warga yang masuk kategori miskin, bisa tersalurkan tepat sasaran. Sebab selama ini kita selalu bermasalah dengan data. Jadi, ketika ada penyaluran bantuan sosial kita punya pendataan yang kuat,” kata Novan, Rabu, (18/5/2022).

Untuk memasifkan pendataan tersebut dirinya juga meminta peran ketua RT untuk ikut dalam memonitoring para warganya. Adapun untuk memudahkan pencarian data penduduk tersebut, “Disini kami meminta Disdukcapil Samarinda untuk berkoordinasi dengan seluruh ketua RT yang ada di Samarinda. Mereka (warga pendatang) pasti lapor ketua RT. Otomatis data-data itu yang menjadi pegangan dinas sosial dan Disdukcapil,” pungkasnya. (*)

  • Penulis : Arief
  • Editor : Redaksi Kaltimnews