TRENDING

Dinas Esdm Kaltim Dan 56 Perusahaan Tambang Salurkan Bantuan Ke Korban Banjir

Kepala Dinas Esdm Sebut Jika Penyebab Utama Banjir Bukan Karena Tambang

Metro - on 18/6/19 Dinas Esdm Kaltim Dan 56 Perusahaan Tambang Salurkan Bantuan Ke Korban Banjir
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Wahyu Widi Pranata, saat ditemui sejumlah Wartawan usai memberikan bantuan korban banjir dari Forum CSR di Posko Induk Penanggulangan Banjir di Kantor Disperindagkop Kaltim Jl DI Panjaitan, Selasa (18/6/2019) siang. – www.kaltimnews.co/Foto: Arief Kaseng.

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Sekira 3000 item bantuan makanan dan obatan telah disalurkan oleh ke korban banjir sejak 12 Juni 2019. Ribuan bantuan tersebut merupakan bantuan kemanuusiaan dari Forum CSR yang terdiri dari 56 perusahaan tambang batubara melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Demikian disampaikan kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widi Pranata saat ditemui disela sela penyerahan bantuan korban banjir dari Forum CSR di Posko Induk Penanggulangan Banjir di Kantor Disperindagkop Kaltim Jl DI Panjaitan, Selasa (18/6/2019) siang.

“Hari ini kami dari Dinas ESDM Kaltim dan Forum CSR terdiri 56 perusahaan tambang batubara menyerahkan bantuan 1000 item obat, minuman dan makanan korban banjir ke posko induk penanggulangan banjir. Sebelumnya, ada 3000 item bantuan makanan dan obatan telah disalurkan ke korban banjir sejak 12 Juni 2019,” ungkap Wahyu.

Menurutnya dari forum CSR tergabung 56 perusahaan tambang menurunkan 70 orang tim rescue dan 17 mobil Ambulance serta tenaga medis membantu korban banjir saat bencana terjadi dan membuka 4 posko korban banjir

Wahyu tidak menapik jika praktek pertambangan batubara turut memberi kontribusi terjadinya banjir di kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kegiatan tambang yang mengubah bentang alam.Namun kayta dia, sektoril pertambangan bukan menjadi penyebab utama banjir besar yang sempat melumpuhkan aktivitas perekonomian Samarinda.

"Kita sadari, mengambil batubara itu mengubah bentang alam. Artinya, lapisan top soil itu dikupas. Tapi, tambang itu ada teori-teori good mining practice," ujar Wahyu.

Dirinya menduga penyebab banjir banyak disebabkan pertambangan yang melanggar aturan dengan tidak perhatikan lingkungan. Bukan dari perusahaan tambang batubara yang sudah memenuhi persyaratan dan aturan.

"Tidak menutup keinginan ada juga tambang-tambang nakal yang menjadi penyebab utama banjir. Inilah yang ingin kita binasakan ke depan. Itu sekitar 386 IUP CnC dan OP ada 150 an yang menghasilkan batubara. Nah, ini yang kita bina," ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Dinas ESDM Kaltim sudah mendata perusahaan tambang yang telah sesuai aturan bekerja dan perusahaan yang melanggar merusak lingkungan.

"Kita bagi tiga item kelompok A, B dan C (perusahaan tambang). Kelompok A, wajib persyaratan terpenuhi kelengkapannya, kelompok B sedikit abal-abal. Dan kelompok C ini abal-abal. Pola pembinaanya beda-beda. Ini hasil rekonsiliasi data dari Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Dinas PTSP dan didampingi KPK pada 13 Maret tahun kemarin," kata Wahyu.

Wahyu juga menegaskan bahwa pihaknya hingga kni tidak memproses sekitar 133 IUP karena tidak memenuhi persyaratan. Jika pemegang IUP ingin memproses lebih lanjut izinnya maka harus menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Kami tidak proses 133 IUP ini sejak per tanggal 26 April 2019. Silahkan kalau mereka keberatan maka bisa gugat ke PTUN dan ORI. Saya Siap. Karena sesuai berita acara rekonsiliasi begitu," ujar Wahyu. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Kaltim