KALTIMNEWS.CO, Sejumlah dugaan kini mencuat terkait sikap pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Banyak dianatara yang menduga jika kebikana yang di tempuh pemerintah tersebut terkait erat dengan biaya pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Terlepas dari hal tersebut masrayarakat kini di hadapkan dengan situasi yang sulit akibat multiefek dari kenaikan BBM bersubsidi ini.
“Harga bahan pokok dan lainnya pasti akan ikut naik, itu hukum alam dari dampak kenaikan harga BBM,” ujar Anggota DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie kepada kaltimnews.co, Jumat (9/9/2022).
Menurut Novan, kenaikan BBM tentunya akan memicu inflasi, yang berbuntut pada peluang penambahan jumlah masyarakat miskin.
“Dengan tren laju tekanan inflasi yang tinggi, ditambah prospek pertumbuhan ekonomi yang terancam stagflasi, potensi penambahan jumlah masyarakat miskin berpeluang terjadi,” jelas Novan
Menurutnya pemerintah perlu kembali mengkaji ulang skema ekonomi di Indonesia dengan menyeimbangkan harga pangan terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM.
“Perlu ada upaya segera dari pemerintah pusat, agar masyarakat tidak terbebani secara double. Selama ini banyak kebijakan pemerintah yang kurang melibatkan daerah. Padahal pemerintah pusat juga perlu melihat fakta yang ada di daerah,” tututrnya. (*)
