TRENDING

Gubernur Isran Sebut PAD Kaltim Rp 32 Triliun Terlalu Kecil

Akui Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Meningkat hingga 5,3%.

Kaltim - on 15/8/19 Gubernur Isran Sebut PAD Kaltim Rp 32 Triliun Terlalu Kecil
Gubernur Kaltim, Isran Noor (Foto: Istimewa)

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebesar Rp 32 Triliun, hal itu terlihat dalam Rapat Kerja (Raker) Optimalisasi Pendapatan Daerah berdasarkan Geospasial dan Penandatanganan MoU antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Kalantan Timur tentang Peningkatan Pajak Daerah serta Penandatanganan MoU E-Samsat Pegadaian, berlangsung di Ballroom Hotel Bumi Senyiur, Selasa (13/8/2019) lalu.  Dan berakhir Rabu kemarin.

Pada pembukaan raker tersebut, disampaikan presentase terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim sejak 2016 silam.  Realisasi PAD Kaltim pada  2016 tercatat sebesar Rp 7,8 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar Rp 8,6 tahun 2017.

Kemudian kembali meningkat signifikan sebesar Rp 10,62 triliun pada 2018 lalu dengan komposisi PAD Rp 57 triliun perimbangan Rp 4,3 triliun dan sisanya dari sumber lainnya. Kondisi itu diperkirakan kembali meningkat di tahun 2019 ini.  Tanda-tandanya telah terlihat dimana medio pertengahan tahun 2019 ini telah tercatat sebesar Rp 6,77. triliun.

"Kini Kaltim fokus merekrut pendapatan dengan konsep baru dengan pendekatan pada warga lewat teknologi. Seperti E-Samsat bekerjasama dengan beberapa pihak terkait," ucap Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, yang ditemui media ini disela sela acara.

Ia juga mengutarakan, termasuk pembayaran pajak yang bekerjasama denga. PT. Posindo dan terkini dengan pegadaian. "Konsep E-Samsat cukup efektif.  Dalam 1 tahun lewat E-Samsat ini bisa menghimpun anggaran hingga 50 miliar dalam setahun.

Menurutnya, upaya peningkatan ekonomi wilayah dan rakyat untuk menggali pendapatan daerah berdasarkan Geospasial, tujuannya mengetahui nilai produksi dan ekonomi SDA Kaltim utk memaksimalkan PAD Kaltim.

Namun hasil capaian ini ternyata tidak membuat Gubernur Isran Noor puas, Isran menyebut hasil alam kaltim, seperti batu bara, CPO dan hasil olahan kayu, belum maksimal dalam memberikan kontribusi pendapatan.

"Batu bara hanya menghasilkan royalti yang minim. Begitu juga kayu gelondongan yang justru memenuhi kebutuhan diluar kaltim. Perusahaan kayu lokal justru banyak yang tutup," sebutnya.

Ia juga menyoroti produksi CPO 3,5 hingga 4 juta ton pertahun. Sektor ekspor dengan nilai yang luar biasa besar itu, nyatanya tak serupiahpun  masuk dalam rekening pendapatan daerah sebagai lokasi penghasil.

"Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana mengalihkan hasil olahan daerah yang diterima pusat, bisa juga diterima oleh daerah," tuturnya.

Dikatakan Isran Noor, pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung meningkat hingga sebesar 5,3%. Oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi dan terobosan dalam perolehan pendapatan daerah tersebut.

"Dibutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan terkait peningkatan perolehan pendapatan dan merangkum pajak daerah. Agar, Kaltim tak akan tertinggal dalam dari daerah lain dalam hal proses pembangunan," ucapnya.

Menurut Isran Target Pemprov Kaltim dalam meraup PAD sebesar 32 Triliun dibawah kepemimpinannya, adalah perkara yang tak sulit. Dibutuhkan dukungan penuh pimpinan daerah dan doa agar target itu cepat terealisasi.

“32 triliun itu kecil, caranya dukung program yang pemprov canangkan pada 2020 mendatang dimana sudah ada program kompilasi pendapatan selain mengoptimalisasi PAD daerah,” ucapnya penuh optimistis. 

Menurutnya, hingga kini dirnya sedang intens melakukan komunikasi level pusat dengan banyak ahli pembangunan untuk menemukan formula tepat mengawal regulasi bentukan pusat yang tak berdampak ke daerah.

Salah satu kuncinya adalah belum efektifnya realisasi UU yang menyatakan bahwa pimpinan daerah adalah kepanjangan pemerintah pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya, justru banyak keputusan pusat yang hanya terhenti atau diputuskan di kementerian tanpa melibatkan pemerintah daerah.

Alhasil, jangankan mendapat dana perimbangan yang adil, dibeberapa pengerukan sumber daya alam, daerah penghasil malah tak mendapatkan apa-apa.

“Contohnya UU migas yang tumpang tindih. Terkondisi menjadi kewenangan pusat. Padahal pada UU pasal 23 tahun 2014 gubernur itu wakil pemerintah pusat. Konsep itulah yang tidak jalan,” ucapnya.

Ia pun menegaskan berdasar dalil itu, otomatis penetapan 10% PI Blok Mahakam untuk dikelola oleh pemerintah daerah, bukanlah jumlah yang ideal. Justru menurutnya salah posisi dan tidak tepat karena terkesan tumpang tindih. Disitulah dibutuhkan konsolidasi regulasi terutama sinergi dilevel pusat hingga realisasinya ke daerah.

Contoh lain, ia menyebut bagaimana daerah tidak mendapatkan hasil perimbangan Crude Palm Oil atau Minyak sawit mentah (CPO).  Karena adanya regulasi dari kementerian yang juga tak sesuai posisinya.

“Itulah yang saya maksud kaltim berdaulat itu. Bukan harus merdeka tetapi lebih memahami dan ikut mengatur soal regulasi. Jangan mau rugi terus. Karena kitalah daerah penghasilnya,” tegasnya.

Padahal dari industri CPO saja, ia memperkirakan kaltim bisa meraih lebih dari 30 miliar dolar. “Konsep regulasi ke pusat itulah yang harus kita kawal paling tidak untuk program jangka pendek. Nantinya, bila teralisasi, perencanaan pengembangan potensi PAD jangka menengah dan jangka panjang, akan lebih mudah prosesnya,” tambahnya.

Iapun berharap perencanaan regulasi itu wajib terbangun dan terkonsep mulai dari pemerintahan di kabupaten/kota.

Karena, dengan penegasan regulasi itu terutama soal royalty dan dana perimbangan pengelolaan SDA daerah, Kaltim diperkirakan sudah bisa meraup PAD lebih dari 32 Triliun dalam setahun.

“Pembangunan bangsa bukan berdasarkan jumlah penduduk tetapi berdasarkan pembangunan perwilayah. Ini yang masih berlum berjalan. Sejatinya, pimpinan daerah, memegang peran penting untuk penegasan regulasi. Misalnya terkait royalty, dan pungutan pajak dari proses pengerukan SDA di daerah,” katanya. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Kaltim