TRENDING

Walikota Jaang Resmikan Command Centre Pemkot Samarinda

Layanan informasi Pemot Samarinda kini terintegrasi dan berbasis teknologi informasi

Advetorial - on 21/8/19 Walikota Jaang Resmikan Command Centre Pemkot Samarinda
Camera pengintai Pemerintah Kota Samarinda yang terhubung ke Commando Center di Diskominfo Kota Samarinda. (Foto arief kaseng – www.kaltimnews.co)

iklan-banner-kominfo-SAMARINDA

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Tiga unit layanan layanan informasi terintegrasi berbasis teknologi informasi (internet) milik Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda),resmi beroperasi, ketiga layanan ini seperti Command Center, Media Center, dan Data Center, yang kesemuanya berada di lingkup Diskominfo di  Balai Kota Samarinda. Walikota Samarinda, H Syaharie Jaang saat meresmikan tiga layananan tersebut, Selasa (20/8/2019) mengatakan jika teknologi informasi sudah menjadi keharusan Kota Samarinda.

“Menggunakan teknologi informasi sudah menjadi keharusan. Teknologi informasi bisa mempercepat layanan, mengefisienkan waktu dan tenaga, pengambilan keputusan. Rapat-rapat bisa dilakukan setiap waktu dimana peserta tidak perlu hadir secara fisik dalam satu ruangan,” kata Syaharie Jaang.
Menurut orang Nomor satu di kota Samarinda itu ketertarikannya untuk menggunakan tiga layanan tersebut saat dirinya diundang oleh Kapolresta Samarinda, Kombespol Vendra Rivianto di Makopolresta Samarinda. 

“Saya pernah diundang Pak Vendra Riviyanto, di Kantornya guna mengikuti rapat koordinasi Polres se-Kaltim disana (Polres) menggunakan teknologi informasi. Dalam rakor itu peserta tidak harus dikumpulkan di satu tempat, tapi di Mapolres masing-masing melalui video conferensi. Sangat efektif dan efisien. Model rapat mengunakan teknologi informasi itu bisa dicontoh,” Sebut Jaang.

Walikota menegaskan, pelayanan ke masyarakat yang sifatnya selama ini masih manual harus beralih ke sistem digital dan online. Pengambilan nomor antrian di kantor-kantor pemerintah sudah waktunya bisa melalui online dan dibalas oleh instansi pemberi layanan sekaligus dengan memberitahukan jam dilayani.

“Lurah, Camat, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus ngerti memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang sudah era revolusi 4.0, dimana dilakukan digitalisasi layanan publik. Kita di Pemkot Samarinda sudah ada E-Kelurahan, tapi masih harus ditingkatkan,” ujar Jaang setelaha menyerahkan hadiah kepada tiga kelurahan yang telah menggunakan aplikasi E-Kelurahan.

Menurut walikota, dirinya mengukur pemanfaatan teknologi informasi oleh OPD dari melihat halaman parkirnya. Kalau suatu OPD halaman parkirnya penuh oleh kendaraan, itu tandanya layanan masih menggunakan manual, belum maksimal menggunakan teknologi, sehingga masyarakat harus datang dan menunggu layanan berjam-jam.
“Salah satu yang membuat layanan lambat adalah menunggu tanda tangan pejabat. Saya mau dibuat tanda tangan digital bagi dokumen-dokumen yang tidak memerlukan tanda tangan basah (asli menggunakan pulpen). Tanda tangan digital bisa membuat masyarakat tidak harus menunggu lama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah dalam laporannya mengatakan, data Center berisikan data Pemerintah Kota Samarinda  yang sudah terintegrasi antar OPD, sehingga hanya ada satu data. “Misalnya data kawasan untuk pertanian, dengan adanya Data Center, tidak ada lagi perbedaan angka antara di kelurahan, kecamatan, Dinas Pertanian, atau BPS,” ujarnya. “Jadi kami di Kominfo mengintegrasikan data  yang sudah ada berbagai OPD,” ujarnya.

Kemudian tentang Commando Center, Hidayat menerangkan, adalah pusat komando dan sekaligus pengendali pemberian pertolongan kepada masyarakat saat kebencanaan, ganguan kamtibmas, maupun darurat kesehatan (home care).

“Misalnya saat terjadi bencana kebakaran, dengan memproyeksi terlebih dahulu, bisa dikerahkan pemadam kebakaran dalam jumlah yang sepadan. Tidak seperti sekarang, saat kebakaran skalanya kecil, semua kendaraan pemadam keluar dari segala penjuru kota, tapi sebetelunya tidak perlu,” terang Hidayat.

Kemudian Media Center adalah tempat mempertemukan awak media (wartawan) dengan pejabat pemerintah ketika ada isu-isu yang tidak jelas asal-usulnya, atau menjelaskan program kerja  dan apa-apa yang sudah dikerjakan masing-masing OPD. “Output-nya informasi yang komprehensif ke masyarakat, tidak sepotong-sepotong dan menjadikan masyarakat bingung,” katanya. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Samarinda