Terkendala di Kemendagri, Komisi III DPRD Kaltim Minta Perpanjangan  

Ads
Rubrik : Politik | Topik : DPRD Kaltim | Terbit : 16 January 2023 - 15:00

Terkendala di Kemendagri, Komisi III DPRD Kaltim Minta Perpanjangan  
nggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir (isitmewa)

KALTIMNEWS.CO, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang telah diselesaikan oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Hanya saja terkendala dalam proses pengajuan kepada Kementerian Dalam Negeri. Demikian yang disebutkan anggot DPRD Kaltim, Sutomo Jabir kepada awak media, Senin (16/1/2023).  

“Masih dalam proses pengajuan dan belum diterbitkan hasilnya. Oleh karena itu, tahap persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur belum dapat dilaksanakan,” ungkap Sutomo Jabir.

Lantaran hal tersebut Komisi III DPRD Kaltim akhirnya harus meminta perpanjangan masa kerja selama 1 bulan.

“Hal ini dilakukan untuk menunggu terbitnya hasil fasilitasi dari Kemendagri. Jika ini sudah keluar, maka selanjutnya bisa menjadi dasar untuk melaksanakan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur terhadap Ranperda tersebut. Dalam kurun waktu sebulan ini, kita tetap mengkaji secara internal maupun eksternal,” tuturnya.

Menurutnya persoalan tambang di Benua Etam sangatlah krusial. Terutama persolan pasca tambang. Lain lagi dengan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kaltim.

“Sejauh ini, hanya 30 Inspektor tambang yang terdata pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kaltim, Oleh sebab ituakami kan serius mengusut tuntas pembahasan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, sebelum kemudian dicabut,” tungkasnya. (*)

  • Penulis : Arief Kaseng
  • Editor : Redaksi Kaltimnews