TRENDING

Wow,, Adi Perkasa Pernah Dihukum KPPU, Tapi Masih Dimenangkan Tender

Perkara Dugaan Persekongkolan Tender

Nasional - on 1/1/19 Wow,, Adi Perkasa Pernah Dihukum KPPU, Tapi Masih Dimenangkan Tender
Ilustrasi Spanduk dan material promo Pemilu (Foto/Istimewa)

KALTIMNEWS.CO, Makassar - Center Information Publik (CIP) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel tidak cermat dalam menentukan perusahaan yang akan melakukan pengadaan logistik untuk Pilgub Sulsel 2018 mendatang. Salah satu alasannya, CV Adi Perkasa sebagai pelaksana pernah dihukum oleh Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU).

"Untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berintegritas, semua komponen di dalamnya harus bersih. Ini perusahaan yang pernah dihukum oleh KPPU masih juga dimenangkan," terang Direktur Eksekutif CIP Zulfiadi Muis di Makassar, Jumat (1/3/2018).

Meski dalam penyelidikan Kejati Sulsel perkara dugaan persekongkolan tender yang melibatkan CV Adi Perkasa terkait pengadaan logistik Pilgub Sulsel 2013 telah dihentikan, tapi harusnya KPU tidak mengabaikan putusan KPPU sebagai salah satu lembaga resmi negara yang memiliki aturan mengikat.

Zulfiadi menjelaskan, KPPU pernah menjatuhkan sanksi pada CV Adi Perkasa yang terbukti melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Tapi di Sulsel ini pemenang tendernya adalah perusahaan yang pernah dihukum lembaga negara dengan integritas sekelas KPPU, pernah diselidiki kejaksaan juga untuk kasus pengadaan dan pencetakan kertas suara di Pilgub Sulsel,” kata Zulfiadi Muis.

Diketahui, CV Adi Perkasa pernah dihukum pengenaan denda sebesar Rp1 miliar pada perkara di KPPU dengan nomor 10/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha pada Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS dan PPK Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013.

Dalam putusan perkara itu, Majelis KPPU yang diketuai Kurnia Sya`ranie menilai bahwa CV Adi Perkasa secara sah melakukan persekongkolan tender.

"Untuk pelaksanaan Pilgub Sulsel 2018 kami harap ada evaluasi secara menyeluruh terhadap hal ini. Khususnya terhadap dugaan terjadinya praktek monopoli usaha dan persekongkolan tender," pungkas Zulfiadi Muis. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Politik