TRENDING

Biaya Tes Kesehatan Paslon Membengkak, KPU Kaltim Teriak

Nilai Rp 496 Juta terbilang tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan KPU Kaltim

Politik - on 1/1/19 Biaya Tes Kesehatan Paslon Membengkak, KPU Kaltim Teriak
Komisoner KPU Kaltim, Bidang Anggaran Keuangan Dan Logistik Ida Farida, saat menyampaikan hasil biaya tes Kesehatan yang dinilai tak wajar (Foto/Arief Kaseng)

KALTIMNEWS.CO, Samarinda - Komisoner KPU Kaltim, Bidang Anggaran Keuangan Dan Logistik Ida Farida, mengaku kaget dengan anggaran yang disodorkan oleh tim pemeriksa Kesehatan yang angkanya terbilang fantastis.

Menurutnya anggaran sebesar Rp 496 Juta terbilang tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan KPU Kaltim sebelumnya. atas hal itu dirinya berencana akan melakukan komunikasi dengan Pihak Rumah Sakit AW Sahrani tentang jumlah tersebut.

"Biaya sebesar Rp 496 Juta tersebut terbilang tinggi bagi kami mengingat pagu anggran yang kami tetapkan tidak sebesar itu," kata dia.

Oleh karena itu, kata Ida dirinya akan meminta keringanan anggaran kepada Pihak RS.

"Kami masih akan mememinta keringan dari tim Pemeriksa kesehatan dalam hal ini pihak RS Sakit yang mengeluarkan tagiahan," bebernya.

Disinggung tentang sosialisasi pengadaan sebelum dilaksanakan kegiatan tes kesehatan, disebut ida merupakan bagian dan wawenang dari pihak pengadaan KPU Kaltim.

"Kontrak terkait Tes Kesehatan paslon ini semunya masuk di bagian pengadaan KPUD Kaltim, yang awalnya harus dilakukan sosialisasi sebelum melakukan kegiatan, namun karena waktu mepet menjadikan sosialiasi tersebut tidak dilaksanakan," Jelas Ida.

Ida juga menyebut jika salah satu yang membuat biaya Tes kesehatan tersebut membengkak lantaran bentuknya tidak menyeluruh atau all in. Selain Hanya RS AW Syahrani yang hanya satu-satuunya sebagai RS Tyipe A di Kaltim, pembengkakan ini juga disinyalir Ida lantaran banyaknya komponen yang terlibat dalam tes kesehatan paslon cagub dan cawagub kaltim, sebut saja seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kaltim, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim juga masuk dalam daftar dalam daftar Tim kesehatan.

"Nah hal ini menjadi salah satu indikator membengkaknya tagihan RS kepada KPUD Kaltim, Himpsi umpanya, dalam melakukan Tes tidak bisa hanya melibatkan satu orang saja melainkan beberapa orang, lantaran regulasinya memang diatur seperti itu," jelasnya.

"Bagi kami, dengan regulasi seperti itu harusnya tidak terlalu berpengaruh dengan nilai yang ada, namun kenyataannya tagihan ini melebihi batas inspektasi kami," Sebutnya.

Lebih jauh Ida menjelaskan Harusnya Tim Pemeriksa Kesehatan tersebut sebelumnya melakukan Pleno bersama, dalam menetukan tim agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tes kesehatan. "Sebut saja BNN memiliki Tim, sementara di RS juga bisa melakukan tes serupa, begitu juga dengan Himpsi," Sebut Ida.

"Harapan kami dengan hasil pleno yang dilakukan oleh Tim pemeriksa kesehatan tersebut akan bisa terjadi kesesuaian dengan pagu yang kami miliiki," Tutupnya. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Hiburan