TRENDING

Komisi II DPRD Samarinda Minta PDAM Selesaikan Piutang 138 Miliar

DPRD Dukung PDAM Tempuh Jalur Hukum

Advetorial - on 21/10/19 Komisi II DPRD Samarinda Minta PDAM Selesaikan Piutang 138 Miliar
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, H Kamaruddin -- www.kaltimnews.co / Foto: Arief Kaseng

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Keberadaan PDAM Tirta Kencana tidak lepas dari perhatian DPRD Kota Samarinda apalagi Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut menyisahkan tumpukan hutang yang sudah menunggak sejak 18 tahun terakhir. Piutang sejumlah Rp138 miliar tersebut itu kini menjadi sorotan utama dari Anggota DPRD Kota Samarinda Komisi II, H Kamaruddin.

Kepada kaltimnews.co, Senin (21/10/2019) siang, Politisi Partai Nasdem ini menyebutkan jika selayaknya PDAM Tirtta kencana harus Segera menagih tunggakan pelanggan secara terfokus. Pasalnya pendapatan dan belanja harus seimbang agar tak terjadi defisit anggaran di PDAM Tirta Kencana Samarinda sendiri.

"Memang harusnya ditagih. Jangan sampai ditundajangan sampai terjadi defisit," kata Kamaruddin.

Kamaruddin tak habis pikir kenapa PADAM Tirta Kencana memiliki tumpukan tagihan hingga 18 tahun. Padahal kata dia, harusnya penagihan dilakukan secara berkala agar tak menyulitkan pelanggan dikemudian hari.

“Saya merasa ada unsur pembiaran disini, kami di DPRD Khususnya komisi II menginginkan PDAM tak melalukan pembiaran kepada para pelanggan yang menunggak selama 3 bulan. Untuk apa dong mereka membayar orang untuk menagih kalau sampai 18 tahun," tegasnya.

Terkait sikap dan rencana PDAM untuk menempuh jalur hukum apabila tak ada itikad baik dari pelanggan. Disambut baik oleh H Kamaruddin.

“Gugatan perdata dapat dijadikan opsi paling cocok untuk menangani kasus tersebut,” bebernya.

Sementara untuk kawasan pemukiman yang sudah dialih fungsikan harusnya juga menjadi perhatian tersendiri bagi PDAM Samarinda. Misalnya kawasan pemukiman bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) yang sebagian sudah dikosongkan. Semestinya meteran air dikawasan tersebut diputus. Termasuk lokasi bekas kebakaran.

"Sebenarnya kan PDAM harusnya tau mana yang masih dihuni mana yang tidak. Jangan dibiarkan lokasi yang sudah kosong," Tutup Kamaruddin. (adv)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #DPRD Samarinda