TRENDING

Gunakan Bukit Suharto Sebagai Stockpile, PT Kaltim Batu Manunggal dilaporkan ke Kejati Kaltim

Massa Tuntut Bukit Suharto di kembalikan kepada fungsinya sebagai hutan lindung

Nasional - on 1/1/19 Gunakan Bukit Suharto Sebagai Stockpile,  PT Kaltim Batu Manunggal dilaporkan ke Kejati Kaltim
koordinator Aksi Jamper Kaltim, Achmadi saat mengelar Demonstaraisi didepan kantor Kejati Kaltim

Kaltimnews.co, Samarinda - Sejatinya kawasan hutan raya bukit suharto yang menjadi hutan lindung di kaltim, di peruntukkan sesuai fungsinya sebagai tempat habitat Satwa alam. Namun pada kenyataannya kawasan tersebut kini telah di jadikan lokasi Stockpile oleh PT kaltim Batu Manunggal.

Hal ini kemudian membuat Jaringan Pembaharuan (Jamper) Kaltim melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim Jl Bung Tomo samarinda seberang Kamis (5/4/2018) siang.

Menurut koordinator Aksi Jamper Kaltim, Achmadi Eksploitasi pertambangan di bumi Etam itu telah terbukti menyumbang kerusakan lingkungan hidup yang memiliki potensi besar dalam konfik sumber daya serta sosial.dirinya meminta tim Satgassus Kejati Kaltim menindaklanjuti berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan tentang persoalan tersebut lantaran hala ini kata dia telah berlangsung cukup lama yakni sejak tahun 2009 silam.

"Kita minta dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang persoalan, PT Kaltim Batu Manunggal di (Hutan Raya) Bukit Soeharto, yang berlangsung sejak tahun 2009," ucap Ahmadi.

https://youtu.be/KJ9hW_LvvBM

Dia juga menyebut bahwa PT Kaltim Batu Manunggal melakukan aktivitas di sekitar lokasi yang masuk dalam SKK Migas. Hal ini dijelaskan achmadi berdasarkan surat laporan pengaduan, bahwa Ijin Usaha Pertambangan PT Kaltim Batu Manunggal Nomor : 540/1743/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, seluas 1000 hektar terdapat 148,22 hektar masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

"Hari ini jelas, SKK Migas sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PT Kaltim Batu Manunggal, untuk memindahkan seluruh stockpile. Dan ini pelanggaran hukum dan kita anggap ini mengakibatkan kerugian negara. Berapa pajak yang digelapkan dan hasil kegiatan tambang diatas lahan milik negara," terangnya.(*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Daerah