TRENDING

Wow,, Ternyata Di kaltim hanya tiga perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang taat pajak.

Dari enam puluh empat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kaltim

Kaltim - on 1/1/19 Wow,, Ternyata Di kaltim hanya tiga perusahaan pemegang  IUPHHK-HA yang taat pajak.
Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Wahyu Widhi Heranata saat memberikan keterangan pers terkait Perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kaltim (Foto/Arief Kaseng)

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Dari enam puluh empat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kaltim, ternyata hanya tiga perusahaan yang taat pajak.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Kaltim, Samon Jaya, dalam bincang tentang implementasi kebijakan SDA dan kebijakan perpajakan di sektor kehutanan di hotel Amaris Samarinda Senin (7/5/2018) malam.

Menurutnya dengan angka yang minim itu membuktikan Kesadaran perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan IUPHHK-HA untuk membayar pajak, tergolong sangat rendah.

"Kata teman-teman di sektor kehutanan, sektor ini sudah turun. Tapi, menurut saya tidak juga. Tinggal ilmu saja kita tingkatkan sehingga sumber daya di sektor kehutanan tetap bisa dinikmati secara berkelanjutan," kata Samon.

Samon menuturkan, DJP Kaltim terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. "Pertama mengubah pola pikir pajak itu kepentingan bersama. Buat kita dan anak cucu kita. Itu dana paling murah negara ini untuk membangun dirinya sendiri," katanya lagi.

Menurut Samon, Indonesia punya potensi luar biasa jika semua masyarakatnya sadar pajak. "Kalau semua taat pajak, negara tidak perlu utang. Kita ini punya potensi luar biasa seperti lagu Koes Ploes, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman," imbuhnya.

Dikatakan Samon, pajak sejatinya tidak rumit. Yang perlu di sadarkan kepada wajib pajak, lanjut Samon, adalah esensi dari pajak itu untuk kepentingan bersama.

"Untuk kita dan anak cucu kita, jangan jadikan pajak sebagai beban. Jadilah WB yang disiplin dalam pencatatan, jujur dalam penghitungan dan disiplin dalam pelaporan," tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Wahyu Widhi Heranata, tak menampik jika rendahnya realisasi pembayaran pajak oleh IUPHHK di wilayah Kaltim.

Meski demikian, kesadaran membayar pajak tersebut sudah terbangun di kalangan pengusaha sektor kehutanan. "Nah, buktinya yang menginisiasi acara bincang-bincang pajak inikan teman-teman dari pengusaha di bidang kehutanan," papar Wahyu. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Kaltim