TRENDING

Korban di Pilpres Tak Mau Terulang, Fisik Penyelenggara Pilkada Fokus Utama KPU Samarinda

Najib Muhammad : Kesehatan Dikontrol Hingga Kemenkes

Politik - on 22/1/20  Korban di Pilpres Tak Mau Terulang, Fisik Penyelenggara Pilkada Fokus Utama KPU Samarinda
Komisioner KPU Samarinda Najib Muhammad -- www.kaltimnews.co / foto : IST

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Optimisme positif dalam rekrutmen SDM berkualitas untuk tenaga penyelenggara Pilkada, datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. Hingga kini, rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat PPK, masih berjalan.

Berkaca pada Pemilu 2019, di mana banyak penyelenggara pemilu menjadi korban, Hal itu menjadi perhatian serius KPU agar kondisi serupa tidak terulang lagi di Pemilihan Serentak Tahun 2020, khususnya di Samarinda.

“KPU Kota Samarinda saat ini sedang menyiapkan pelaksanaan tes tertulis menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) bagi calon anggota PPK di 10 kecamatan se-Kota Samarinda,” sebut Komisioner KPU Samarinda, Najib Muhammad.

Khusus kesehatan dan kondisi fisik calon PPK, tentu jadi focus utama. Menurut mantan jurnalis ini, proses pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, akan dimaksimalkan. KPU melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda. “Bahkan, secara berjenjang koordinasi di tingkat KPU RI dan Kemenkes juga dilakukan,” katanya.

Najib menyebut proses diatas, adalah upaya KPU untuk melahirkan penyelenggara yang ideal, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip profesional, jujur, mandiri, adil, dan proporsional. Selain itu, KPU juga ada program khusus mendukung kondisi fisik penyelenggara Pilwali nanti.

“KPU Samarinda dan DKK Samarinda bekerjasama dalam pemeriksaan kesehatan rutin bagi penyelenggara, tak hanya di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, tapi berjenjang hingga PPS di tingkat kelurahan dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat RT,” terangnya.

Menunjang proses itu dan juga sebagai antisipasi, Najib juga berharap penyelenggara di tingkat PPK dan PPS yang nantinya lulus dan bergabung sebagai penyelenggara Pilwali nanti telah memiliki kartu BPJS. Meskipun tidak wajib, dan tidak masuk dalam syarat yang harus dilengkapi saat mendaftar.

“Upaya ini merupakan bagian dari antisipasi sejak dini, karena kepemilikan kartu BPJS akan digunakan seaktu-waktu, terlebih saat penyelenggara memerlukan tindakan cepat sebagai asuransi kesehatan alam pemeriksaan kesehatan,” tambahnya.

Agar lebih fair, bagi penyelenggara yang masuk katagori kurang mampu dari sisi ekonomi, KPU akan mengupayakan untuk masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS melalui Dinas Sosial Kota Samarinda, agar mereka dapat menikmati asuransi kesehatan yang dibiayai pemerintah.

“Kami masih menunggu kebijakan Pemkot Samarinda melalui DKK Samarinda terkait proses pemeriksaan kesehatan penyelenggara,”katanya lagi.

Dalam kebijakan yang ditunggu itu, termasuk upaya KPU Samarinda untuk meminta bebas biaya bagi calon penyelenggara yang mengurus surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit. Meskipun hal itu bertolak belakang dengan Keputusan Kepala Daerah yang menjadikan retribusi biaya pemeriksaan kesehatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berharap, tetap bisa digratiskan bagi calon penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Meskipun proses di PPK telah berlangsung dan belum bisa diterapkan, karena masih menunggu kebijakan dan keputusan wali kota,” pungkasnya. (*)

Penulis : Arief

Editor : Redaksi Kaltimnews

TOPIK : #Politik