KALTIMNEWS.CO Sejumlah protes bermunculan pasca Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengelurakan putusan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Nurdin misalnya, Ketua DPC Partai Buruh Penajam Paser Utara (PPU) ikut menyayangkan atas sikap pemerintah tersebut. Nurdin mengatakan, kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi selama kurun waktu 2 tahun belakangan.
"Dengan kenaikan BBM otomati akan langsung berpengaruh pada semu sector termasuk diantaranya kebutuhan bahan pokok yang serta merta akan ikut melonjak harganya, hal ini tentunya akan makin menambah berat beban masyarakat,” sebut Nurdin.
Diakatakan Nurdin, sikap pemerintah dalam menaikkan BBM Bersubsidi membuat sejumlah warga syok, pasalnya beberapa waktu yang lalu warga direpotkan dengan kenaikan harga minyak goring yang disusul harga telur.
“Dengan kenaikan BBM Bersubsidi ini otiomatis daya beli masyarakat akan semakin turun, apalagi bagi warga yang sehari-harinya berprofesi sebagai buruh dan lainnya, semua akan semakin memikmati kesulitan ekonomi imbas kenaikan BBM bersubsidi ini,” jelasnya.
Menurut Nurdin, kenaikan harga BBM sejatinya harus dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja yang luas bagi warga, hal ini kata dia merupakan salah satu solusi bagi warga yang harus dipikirkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Kalau Pemerintah mau serius pasti bisa, terkait SDM yang tidak memiliki skill, kan bisa gandeng BLK, saya kira jika warga ini memiliki pekerajaan dan gaji diatas upah yang ditentukan oleh pemerintah secara otomatis daya belinya akan ikut menigkat,” tutup pria kelahiran Bone tersebut. (*)