KALTIMNEWS.CO, Permasalahan Hotel Penajam Suit yang beralih fungsi menjadi salah satu pembahasan Badan musyawarah DPRD PPU yang digelar beberapa waktu yang lalu. Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor kepada media ini menyebutkan jika sejatinya Hotel milik Pemda PPU itu awalnya merupakan sebuah mes PKK yang kemudian beralih fungsi menjadi hotel yang hingga kini tidak memiliki regulasi yang jelas.
“Hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait peralihan fungsi dari tempat tersebut,” ujar Syahrudin.
Syahrudin menjelaskan, selain membahas persoalan aset daerah yang kemudian beralih fungsi dalam gelaranrapat Banmus DPRD PPU kemarin juga membahas sejumlah masalah lainnya seperti, persoalan LJP Pemda hingga sejumlah laporan warga ke pihak Dewan.
“Beberapa laporan masyarakat terkait permasalahan yang ada di PPU juga menjadi pembahasan yang alot dalam pertemuan tersebut. Seperti salah satunya pencemaran air bersih di wilayah Jenebora. Ada juga terkait pasar modern dan tarif PDAM," sebutnya.
Selain membahas sejumlah masalah, Banmus DPRD PPU juga kata dia turut membahas terkait LPJ Bupati terhadap pertanggungjawaban nota keuangan 2022, Dia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk segera menindaklanjuti nota keuangan tersebut, dan pada Juni segera dilaksanakan sidang paripurna.
“Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta agar segera ditindaklanjuti. Pasalnya, hanya tersisa sedikit waktu untuk memanggil OPD terkait, waktunya hanya 30 hari, untuk memanggil yang memang sekiranya kalau ada temuannya. Temuan dalam artian kalau hasil auditor itu kan pasti harus ada yang diperbaiki. Kami minta ke komisi III untuk memanggil OPD terkait," terangnya.
Dia juga menjelaskan jika para legislator PPU juga turut mendiskusikan masalah Pelabuhan Benuo Taka yang masih perlu perhatian dari komisi III.
“Saya tidak membahas sektor-sektor tertentu saja, tetapi semua sektor coba kita cari tahu letak permasalahannya. Bukan saya mencari kekurangan, tetapi saya mencoba menutupi itu dengan cara memperbaiki," tutupnya. (Ads/DPRD PPU)