KALTIMNEWS.CO, Setelah sebelumnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak, Kembali DPRD Kaliamntan Timur (Kaltim) menggelar hal serupa, hal ini digelar oleh Komisi I DPRD Kaltim terkait persoalah jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau yang akrab disebut Tol Balsam, yang hingga kini masih menyisihkan persoalan berupa ganti rugi tanam tumbuh yang belum tuntas.
Atas hal ini Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, kembali angkat bicara, menurut politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDI Perjuangan) ini, persoalan tersebut segera dituntaskan oleh pihaknya.
“Hari ini kita berharap, semua pihak, termasuk tim satgas yang menangani, dari Satgas A ke Satgas B,” terang Samsun usai menggelar pertemuan di Kantor DPRD Kaltim, Senin, (8/2/2021) siang.
Dalam pantauan media ini Rapat yang difasilitasi Komisi I DPRD Kaltim tersebut dihadiri sejumlah pihak seperti, Kanwil Kementerian ATR/BPN Kaltim serta Dinas Pertanahan Kutai Kartanegara (Kukar), nampak pula dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir.
Diketahui, Persoalan ganti rugi lahan yang belum tuntas tersebut berada di Kilometer 48 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kukar. Belakangan menyusul masalah yang sama di kilometer 38 kawasan yang sama. Dampak dari perluasan proyek tol tersebut.
Menurut Samsun Satgas A dalam hal ini bertugas sebagai perencana. Diikuti Satgas B dalam hal inventarisasi lahan dan sebagainya. "Termasuk mengurusi pembayaran atas ganti rugi lahan. Namun demikian, sangat disayangkan ketidakhadiran kedua satgas dalam pertemuan saat itu," cetusnya.
Kendati demikian persoalan di Km 38 Sungai Merdeka, merupakan permasalahan yang muncul atas dampak perluasan tol. Lantaran berada di luar lokasi awal, praktis keberadaannya belum ter-cover satgas. “Sehingga pembebasannya pun belum dilakukan,” sambung Samsun.
Dinas PUPR Kaltim kata Samsun, memang menjadi pihak yang memegang peranan kunci dalam persoalan ini. Sementara Kanwil Kementerian ATR/BPN Kaltim sebut dia, sekadar membantu terkait legalitas tanah, dasar hukum, dan hal berkaitan lain.
Dirinya pun memastikan bahwa DPRD Kaltim segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim. Termasuk untuk mendalami perlu tidaknya pembentukan satgas di lokasi tersebut.
“Atau langsung dilakukan eksekusi oleh Dinas PUPR Kaltim, terkait siapa yang order pengadaan itu, ya, PUPR. Kita akan tanya. PUPR akan kita undang. Kita diskusi bagaimana rencana penyelesaiannya. Kalau memang belum ada rencana penyelesaiannya, maka harus kita dorong. Karena di sana ada hak warga yang harus diselesaikan. Jangan sampai hak warga terabaikan,” tegas Samsun.
Sementara itu, Alhairu Yoyo dari perwakilan warga menyebutkan bahwa ganti rugi lahan dimaksud melingkupi pemilik sebanyak 35 kepala keluarga dengan luas lahan mencapai 57 hektare. Adapun untuk lahan yang berstatus APL, hanya mendapat ganti rugi tanam tumbuh. “Dulu tanam tumbuh kita itu karet sama buah-buahan. Kalau persawahan itu padi,” pungkasnya. (*)