KALTIMNEWS.CO – Kebijakan pemerintah yang mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) memprioritaskan hotel milik badan usaha milik daerah (BUMD) untuk kegiatan kedinasan berpotensi mengubah peta persaingan industri perhotelan di Kalimantan Timur.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan aset daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di sisi lain, hotel swasta juga membutuhkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pasar dari kegiatan pemerintahan.
Persoalan ini menjadi perhatian Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng. Ia menilai optimalisasi pendapatan daerah tidak seharusnya mengesampingkan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Pernyataan Ronal merespons Surat Imbauan Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 yang mengarahkan OPD memprioritaskan Hotel Claro Pandurata Samarinda dan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta untuk kegiatan rapat, pertemuan, serta akomodasi perjalanan dinas.
“Peningkatan pendapatan daerah tentu penting. Tetapi, kita juga harus memastikan kebijakan yang diambil tidak membuat pelaku usaha lain kehilangan kesempatan untuk berkembang,” ujar Ronal.
Menurutnya, kegiatan pemerintahan selama ini menjadi salah satu sumber pasar bagi industri perhotelan. Apabila penggunaan hotel terkonsentrasi pada lokasi tertentu, hotel swasta berpotensi kehilangan peluang bisnis.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama ketika pelaku usaha perhotelan juga menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran pemerintah.
Ronal mengingatkan hotel swasta bukan sekadar pelaku bisnis yang mengejar keuntungan. Sektor ini turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hotel swasta juga bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Mereka membayar pajak, mempekerjakan masyarakat lokal, dan ikut menggerakkan usaha-usaha pendukung lainnya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim mengevaluasi penerapan imbauan tersebut agar kebijakan optimalisasi hotel BUMD tidak dipahami sebagai pembatasan kesempatan bagi pelaku usaha swasta.
Ronal menilai pemilihan hotel untuk kegiatan kedinasan sebaiknya tetap mempertimbangkan kebutuhan acara, kapasitas ruangan, fasilitas, harga, lokasi, dan kualitas pelayanan.
“Kalau fasilitasnya memenuhi, kapasitasnya sesuai, dan harganya kompetitif, hotel tersebut seharusnya tetap bisa dipertimbangkan. Yang utama adalah kebutuhan kegiatan terpenuhi dan proses pemilihannya dilakukan secara profesional,” tambahnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dapat membangun komunikasi dengan pihak terkait untuk mencari pola yang menguntungkan seluruh pelaku usaha.
“Prinsipnya harus adil. Hotel BUMD boleh dioptimalkan, tetapi hotel swasta yang memenuhi persyaratan juga perlu memperoleh kesempatan. Jangan sampai kebijakan ini dipahami sebagai penutupan akses bagi pelaku usaha lainnya,” tuturnya.
Menurut Ronal, peningkatan PAD dan keberlangsungan usaha swasta seharusnya dapat berjalan beriringan. Pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha perlu mendapatkan ruang untuk tumbuh dalam ekosistem ekonomi daerah. (*/adv/rif/kaltimnews.co)