KALTIMNEWS.CO – Kebijakan efisiensi belanja pemerintah tidak boleh membuat dukungan terhadap pelaku usaha kecil kehilangan prioritas. Penguatan anggaran pemberdayaan UMKM justru dibutuhkan agar usaha masyarakat memiliki kesempatan berkembang di tengah tekanan ekonomi.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti pentingnya menjaga alokasi anggaran untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program yang berorientasi pada keberlangsungan usaha. Dukungan anggaran juga harus mampu membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar.
Iswandi mengungkapkan telah membicarakan persoalan tersebut dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Dalam pembicaraan itu, ia mendorong agar anggaran pemberdayaan UMKM tetap diperkuat meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi belanja.
“Memang harus diperkuat anggaran UMKM ini,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Iswandi menilai keberlanjutan program pemberdayaan penting karena Samarinda memiliki sekitar 48 ribu unit UMKM berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya sektor usaha masyarakat yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah.
Komisi II DPRD Samarinda, kata dia, akan turut memastikan agar sektor UMKM tetap mendapatkan perhatian dalam pembahasan dan pengawasan anggaran daerah.
Dukungan pembiayaan diharapkan tidak hanya digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga mendorong berbagai kegiatan pemberdayaan yang berdampak pada peningkatan omzet, pengembangan produk, dan perluasan pemasaran.
Bagi Iswandi, penguatan anggaran UMKM merupakan bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, perkembangan usaha kecil berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi daerah. (*/adv/rif/kaltimnews.co)