KALTIMNEWS.CO – Penataan kawasan Pasar Pagi Samarinda kembali menjadi perhatian setelah pembangunan pagar di jalur penghubung Jalan Mas Tumenggung dikeluhkan warga dan pedagang. Pembatas yang dibangun pemerintah dikhawatirkan mengganggu akses pengunjung menuju deretan pertokoan.
Namun, Pemerintah Kota Samarinda menyatakan pembangunan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup aktivitas perdagangan. Sejumlah penyesuaian desain bahkan telah dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pedagang sekaligus menjaga ketertiban kawasan.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Samarinda, Suwarso, mengatakan pemerintah telah mengubah beberapa bagian rancangan pembangunan, mulai dari pemanfaatan teras toko hingga desain dan ketinggian pagar.
Salah satu perubahan terlihat pada tinggi pagar bagian depan. Dari rancangan awal sekitar 1,8 meter, ketinggiannya diturunkan menjadi 1,2 meter.
“Padahal kalau kita lihat secara menyeluruh, kita sudah melakukan banyak perubahan,” ujar Suwarso.
Ia menjelaskan pagar yang digunakan bukan berupa tembok tertutup. Materialnya menggunakan cutting plate atau pelat berlubang sehingga tidak sepenuhnya menghalangi pandangan.
Pemerintah juga menyediakan jalur masuk menuju toko di antara pagar dengan lebar sekitar dua meter.
Karena itu, Suwarso meminta masyarakat tidak mengartikan pembangunan pembatas tersebut sebagai penutupan seluruh akses pertokoan.
“Jangan sampai kita berpikir ini ditutup semua. Di antara pagar itu ada akses masuk ke dalam toko,” tuturnya.
Bollard Bukan Tempat Bongkar Muat
Selain desain pagar, Suwarso turut menjelaskan fungsi bollard atau tiang pembatas yang dipasang di kawasan tersebut.
Menurutnya, fasilitas itu diperuntukkan bagi pejalan kaki agar mobilitas pengunjung menuju Pasar Pagi tetap terjaga.
Aktivitas bongkar muat barang tidak seharusnya dilakukan di area tersebut karena berpotensi mengganggu pergerakan orang yang berjalan menuju pasar.
“Kalau ada bongkar muat di situ, pasti mengganggu pejalan kaki yang hendak ke pasar,” jelasnya.
Pemkot juga mempertimbangkan persoalan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan fasilitas umum di depan toko untuk memasang rak dagangan yang berpotensi disambungkan dengan tenda.
Pemerintah khawatir kondisi tersebut dapat memunculkan kembali persoalan kesemrawutan dan kekumuhan apabila tidak ditata secara konsisten.
Suwarso menegaskan penataan kawasan bukan bertujuan mematikan usaha pedagang. Pemerintah ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan akses pejalan kaki dan ketertiban lingkungan.
Jika masih terdapat keberatan atau usulan perubahan desain, rekomendasi hasil pertemuan dapat disampaikan melalui mekanisme korespondensi kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Kita sedang membangun kota agar lebih rapi. Pedagang tetap kita perhatikan agar bisa berjualan dan aksesnya pun ada,” tegasnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)