KALTIMNEWS.CO – Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang ikut menggerakkan perekonomian Samarinda. Selain menyerap tenaga kerja, aktivitas hotel juga memberikan kontribusi terhadap pajak daerah dan menghidupkan berbagai usaha pendukung.
Namun, keberlangsungan sektor ini membutuhkan iklim usaha yang kondusif, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak mempersempit peluang pasar bagi pelaku usaha.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap industri perhotelan secara menyeluruh.
Ia menyinggung data yang disebut bersumber dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda. Pendapatan sektor perhotelan tercatat mencapai Rp166 miliar hingga akhir September 2026, sementara sepanjang 2025 mencapai Rp200 miliar.
Menurut Ronal, angka tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan ketika pemerintah merumuskan kebijakan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perhotelan.
Ia menilai hotel swasta memiliki kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, hingga perputaran ekonomi di sektor pendukung.
“Hotel swasta juga bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Mereka membayar pajak, mempekerjakan masyarakat lokal, dan ikut menggerakkan usaha-usaha pendukung lainnya,” tegasnya.
Perhatian Ronal juga tertuju pada perkembangan investasi perhotelan di Samarinda. Salah satunya pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda yang telah memasuki tahap konstruksi.
Menurutnya, masuknya investasi baru perlu diikuti kepastian berusaha dan persaingan yang sehat. Dengan begitu, perkembangan industri perhotelan tidak hanya memberikan ruang bagi hotel milik daerah, tetapi juga bagi investor dan pelaku usaha swasta.
Ia mengingatkan kebijakan pemerintah yang mengarahkan OPD memprioritaskan hotel BUMD untuk kegiatan kedinasan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar perhotelan secara keseluruhan.
Ronal tidak mempersoalkan upaya pemerintah mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, pemilihan hotel seharusnya tetap memperhatikan kapasitas ruangan, fasilitas, harga, lokasi, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan kegiatan.
“Kalau fasilitasnya memenuhi, kapasitasnya sesuai, dan harganya kompetitif, hotel tersebut seharusnya tetap bisa dipertimbangkan. Yang utama adalah kebutuhan kegiatan terpenuhi dan proses pemilihannya dilakukan secara profesional,” tambahnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda bersama PHRI dapat membangun komunikasi dengan pihak terkait untuk merumuskan pola kerja sama yang memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha.
Menurut Ronal, pertumbuhan sektor perhotelan tidak seharusnya hanya diukur dari peningkatan pendapatan satu perusahaan atau BUMD. Dampak terhadap tenaga kerja, pajak daerah, investasi, dan usaha pendukung juga perlu diperhitungkan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan dari satu sektor usaha, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara luas. Pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha swasta perlu tumbuh bersama,” pungkasnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)