KALTIMNEWS.CO – Sertifikat kompetensi belum cukup menjadi ukuran keberhasilan program pelatihan tenaga kerja. Pemerintah Kota Samarinda diminta memastikan keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar memberikan dampak terhadap kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menilai evaluasi pascapelatihan perlu menjadi bagian penting dari kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya hanya menghitung jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat. Ada indikator yang lebih penting, yakni sejauh mana keterampilan tersebut dimanfaatkan setelah program selesai.
Melalui program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun anggaran 2026, sebanyak 80 calon tenaga kerja telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
Peserta mendapatkan pembekalan di sejumlah bidang, mulai dari digital marketing, content creator, barbershop hingga pemasaran media sosial.
Harminsyah meminta pemerintah melakukan penelusuran atau tracking terhadap para alumni pelatihan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah peserta berhasil memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, atau justru belum dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh.
"Kita mendorong agar pelatihan dan sertifikasi menjadi program berkelanjutan dengan cakupan peserta lebih luas, serta disertai evaluasi mendalam untuk mengukur sejauh mana keterampilan ini membantu peserta diserap pasar kerja atau membuka usaha mandiri," tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang membuat jumlah peserta pelatihan belum dapat diperluas secara optimal.
Karena itu, Harminsyah berharap program tersebut kembali mendapat alokasi pada anggaran 2027. Penyesuaian jumlah peserta dengan kemampuan fiskal daerah dinilai perlu, tetapi keberlanjutan program dan pengukuran hasilnya tidak boleh diabaikan.
"Masalah kuantitasnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja," katanya.
Menurut Harminsyah, hasil evaluasi pascapelatihan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan jenis keterampilan yang perlu diprioritaskan, memperbaiki metode pelatihan, serta menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, anggaran pelatihan tidak hanya menghasilkan peserta bersertifikat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pencari kerja di Samarinda. (*/adv/rif/kaltimnews.co)